Berita

Ray Rangkuti saat membacakan maklumat Komunitas Maklumat Djuanda meminta Presiden Prabowo Subianto untuk merawat demokrasi Indonesia/RMOL

Politik

Pemerintah Diingatkan Tidak Rampas Hak Demokrasi Rakyat

SELASA, 31 DESEMBER 2024 | 17:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hak berdemokrasi yang dimiliki rakyat Indonesia harus dijaga dan dirawat. Bukan justru dirampas melalui kebijakan-kebijakan yang mengancam demokrasi.

Hal itu disampaikan salah satu member Komunitas Maklumat Djuanda (KMJ), Ray Rangkuti dalam menyikapi sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menuai polemik di tengah masyarakat, salah satunya wacana pemilihan kepala daerah kembali dilakukan DPRD.

“Kami menuntut agar Negara tidak merampas hak demokrasi rakyat, tetapi merawat pemilihan langsung, mereformasi hubungan kekuasaan negara dan lembaga-lembaga politik, dan menjamin ruang kebebasan sipil,” kata Ray Rangkuti saat membacakan isi maklumat, di Jakarta Selatan, Selasa, 31 Desember 2024.


Menurutnya, negara diperlukan untuk menjamin kebebasan dan menjaga ruang mencapai keadilan. Bukan justru menjadi ancaman bagi kebebasan dan rasa keadilan. 

“Itu sebab, pada 26 tahun lalu, Indonesia direformasi dengan banyak pengorbanan, termasuk nyawa. Kaum
muda, mahasiswa, intelektual organik, dan masyarakat luas menginginkan suatu Indonesia baru yang pelaku-pelaku politiknya adalah loyalis demokrasi dan para reformis,” tuturnya.

“Maka, kami mengecam keras aktor-aktor politik yang ternyata hanya seolah-olah loyal kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi,” sambungnya.

Ia mengingatkan pemerintah saat ini untuk tidak berusaha mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia yang sudah terjaga sekian lama. 

“Muka buruk mereka terlihat ketika kekuasaan telah dipegangnya. Kami menegaskan agar jangan sekali-sekali berupaya mengurangi, satu tetes pun, volume dan kualitas demokrasi kita,” tegasnya.

Ray menambahkan, pemerintah perlu memperbaiki kualitas demokrasi dengan cara melakukan perubahan perilaku berpolitik para elite.

“Apa yang harus dilakukan adalah memperbaiki perilaku politik kepartaian, menghapus kongkalikong, dan berhenti menularkan perilaku buruk kepada masyarakat seperti politisasi bantuan sosial dan politik uang,” kata Ray.

Sebab, demokrasi akan berjalan dengan baik jika para elite politik benar-benar berjuang demi rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia.

“Demokrasi adalah cara yang pas untuk orang-orang hebat dan besar menunjukkan diri mau berjuang demi kemajuan bersama. Ketika demokrasi dicederai, kita tidak heran bahwa yang hadir di panggung kekuasaan bukanlah yang terbaik,” demikian Ray Rangkuti.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya