Berita

Ray Rangkuti saat membacakan maklumat Komunitas Maklumat Djuanda meminta Presiden Prabowo Subianto untuk merawat demokrasi Indonesia/RMOL

Politik

Pemerintah Diingatkan Tidak Rampas Hak Demokrasi Rakyat

SELASA, 31 DESEMBER 2024 | 17:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hak berdemokrasi yang dimiliki rakyat Indonesia harus dijaga dan dirawat. Bukan justru dirampas melalui kebijakan-kebijakan yang mengancam demokrasi.

Hal itu disampaikan salah satu member Komunitas Maklumat Djuanda (KMJ), Ray Rangkuti dalam menyikapi sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menuai polemik di tengah masyarakat, salah satunya wacana pemilihan kepala daerah kembali dilakukan DPRD.

“Kami menuntut agar Negara tidak merampas hak demokrasi rakyat, tetapi merawat pemilihan langsung, mereformasi hubungan kekuasaan negara dan lembaga-lembaga politik, dan menjamin ruang kebebasan sipil,” kata Ray Rangkuti saat membacakan isi maklumat, di Jakarta Selatan, Selasa, 31 Desember 2024.


Menurutnya, negara diperlukan untuk menjamin kebebasan dan menjaga ruang mencapai keadilan. Bukan justru menjadi ancaman bagi kebebasan dan rasa keadilan. 

“Itu sebab, pada 26 tahun lalu, Indonesia direformasi dengan banyak pengorbanan, termasuk nyawa. Kaum
muda, mahasiswa, intelektual organik, dan masyarakat luas menginginkan suatu Indonesia baru yang pelaku-pelaku politiknya adalah loyalis demokrasi dan para reformis,” tuturnya.

“Maka, kami mengecam keras aktor-aktor politik yang ternyata hanya seolah-olah loyal kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi,” sambungnya.

Ia mengingatkan pemerintah saat ini untuk tidak berusaha mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia yang sudah terjaga sekian lama. 

“Muka buruk mereka terlihat ketika kekuasaan telah dipegangnya. Kami menegaskan agar jangan sekali-sekali berupaya mengurangi, satu tetes pun, volume dan kualitas demokrasi kita,” tegasnya.

Ray menambahkan, pemerintah perlu memperbaiki kualitas demokrasi dengan cara melakukan perubahan perilaku berpolitik para elite.

“Apa yang harus dilakukan adalah memperbaiki perilaku politik kepartaian, menghapus kongkalikong, dan berhenti menularkan perilaku buruk kepada masyarakat seperti politisasi bantuan sosial dan politik uang,” kata Ray.

Sebab, demokrasi akan berjalan dengan baik jika para elite politik benar-benar berjuang demi rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia.

“Demokrasi adalah cara yang pas untuk orang-orang hebat dan besar menunjukkan diri mau berjuang demi kemajuan bersama. Ketika demokrasi dicederai, kita tidak heran bahwa yang hadir di panggung kekuasaan bukanlah yang terbaik,” demikian Ray Rangkuti.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

Ketua KPK Bakal Babak Belur Gara-gara Nusron

Senin, 26 Oktober 2026 | 13:02

Hak Angket Ijazah Gibran Sudah Masuk Angin

Senin, 26 Oktober 2026 | 10:04

UPDATE

Hashim Bantah Janjikan HP Gratis, Ngaku Dipelintir Media

Jumat, 30 Oktober 2026 | 00:13

Hemat Biaya Operasional, Drone Pertanian Frogs Bidik Program Cetak Sawah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 23:45

28 Jam Pemuda Bicara di Malang Usung Deklarasi ‘Sumpah Promptmuda’

Kamis, 29 Oktober 2026 | 23:24

Kemenkop dan Pertamina Patra Niaga Luncurkan Model Pengumpulan Minyak Jelantah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:59

Asap dan Sengsara

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:52

Sempat Ditahan, 19 Demonstran Sumpah Pemuda Dibebaskan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:38

32,7 Juta Investor Kecewa Nilai Saham Anjlok Imbas MSCI, Hashim: Saya Juga

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:12

PLN Siap Pasok Daya Andal untuk Jaringan Usaha Telkom Group

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:47

Tim Yaqut Hadirkan Saksi Meringankan dalam Sidang Kuota Haji

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:36

Singapura Panggil 10 Perusahaan RI soal Karhutla, Rosan: Investasi Tetap Terbuka

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:21

Selengkapnya