Berita

Ray Rangkuti saat membacakan maklumat Komunitas Maklumat Djuanda meminta Presiden Prabowo Subianto untuk merawat demokrasi Indonesia/RMOL

Politik

Pemerintah Diingatkan Tidak Rampas Hak Demokrasi Rakyat

SELASA, 31 DESEMBER 2024 | 17:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Hak berdemokrasi yang dimiliki rakyat Indonesia harus dijaga dan dirawat. Bukan justru dirampas melalui kebijakan-kebijakan yang mengancam demokrasi.

Hal itu disampaikan salah satu member Komunitas Maklumat Djuanda (KMJ), Ray Rangkuti dalam menyikapi sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menuai polemik di tengah masyarakat, salah satunya wacana pemilihan kepala daerah kembali dilakukan DPRD.

“Kami menuntut agar Negara tidak merampas hak demokrasi rakyat, tetapi merawat pemilihan langsung, mereformasi hubungan kekuasaan negara dan lembaga-lembaga politik, dan menjamin ruang kebebasan sipil,” kata Ray Rangkuti saat membacakan isi maklumat, di Jakarta Selatan, Selasa, 31 Desember 2024.


Menurutnya, negara diperlukan untuk menjamin kebebasan dan menjaga ruang mencapai keadilan. Bukan justru menjadi ancaman bagi kebebasan dan rasa keadilan. 

“Itu sebab, pada 26 tahun lalu, Indonesia direformasi dengan banyak pengorbanan, termasuk nyawa. Kaum
muda, mahasiswa, intelektual organik, dan masyarakat luas menginginkan suatu Indonesia baru yang pelaku-pelaku politiknya adalah loyalis demokrasi dan para reformis,” tuturnya.

“Maka, kami mengecam keras aktor-aktor politik yang ternyata hanya seolah-olah loyal kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi,” sambungnya.

Ia mengingatkan pemerintah saat ini untuk tidak berusaha mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia yang sudah terjaga sekian lama. 

“Muka buruk mereka terlihat ketika kekuasaan telah dipegangnya. Kami menegaskan agar jangan sekali-sekali berupaya mengurangi, satu tetes pun, volume dan kualitas demokrasi kita,” tegasnya.

Ray menambahkan, pemerintah perlu memperbaiki kualitas demokrasi dengan cara melakukan perubahan perilaku berpolitik para elite.

“Apa yang harus dilakukan adalah memperbaiki perilaku politik kepartaian, menghapus kongkalikong, dan berhenti menularkan perilaku buruk kepada masyarakat seperti politisasi bantuan sosial dan politik uang,” kata Ray.

Sebab, demokrasi akan berjalan dengan baik jika para elite politik benar-benar berjuang demi rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia.

“Demokrasi adalah cara yang pas untuk orang-orang hebat dan besar menunjukkan diri mau berjuang demi kemajuan bersama. Ketika demokrasi dicederai, kita tidak heran bahwa yang hadir di panggung kekuasaan bukanlah yang terbaik,” demikian Ray Rangkuti.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya