Berita

Pengamat politik, Ubedilah Badrun/RMOL

Politik

Ini yang Bikin PDIP Bungkam Selama 10 Tahun Rezim Jokowi

SELASA, 31 DESEMBER 2024 | 17:03 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Bukan tanpa alasan kalau PDIP memilih bungkam selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Diduga kuat ada fatsun politik yang membuat PDIP menjadi "banteng" yang lemah tak berdaya. 

“Mungkin karena ada fatsun politik ya, Jokowi didukung oleh PDIP. Fatsun politik itu yang membuat mereka tidak mau membongkar. Mungkin ya,” kata pengamat politik Ubedilah Badrun saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa, 31 Desember 2024.

PDIP baru sekarang siap menyeruduk orang yang mengkhianatinya, karena adanya pelanggaran fatsun politik antara mereka dengan pemerintah kala itu. 


“Karena kemudian mereka berbeda, pada akhirnya jokowi mengkhianati PDIP. Artinya Jokowi sudah melanggar fatsun politik itu. Argumen itu yang kemudian (membuat) Hasto Kristiyanto membongkar satu persatu video yang dia miliki, peristiwa demi peristiwa yang menggambarkan praktik KKN di era pemerintahan Jokowi,” paparnya.

Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Jakarta ini menambahkan, PDIP tahu kebobrokan pemerintahan Jokowi kala itu. Namun tidak mampu membongkarnya karena Jokowi merupakan bagian dari PDIP.

“Bisa kita narasikan PDIP tahu, tapi mereka tidak berdaya. Karena kekuasaan eksekutif begitu hegemoni pada waktu itu. Bahkan aspirasi PDIP tidak banyak didengar Jokowi waktu itu. Termasuk dengan penyusunan kabinet,” ucapnya.

Karena itu ia melihat PDIP lemah di mata pemerintahan Jokowi, sehingga tidak mampu membongkar kebusukan rezim.

“Karena posisi PDIP tidak sekuat Jokowi di masa itu. Itu yang membuat PDIP menyimpan dokumen-dokumen itu sendiri,” tutupnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya