Berita

Anggota Komunitas Maklumat Djuanda (KMJ), John Muhammad, membacakan petisi soal kenaikan PPN 12 persen, Selasa 31 Desember 2024/RMOL

Politik

Komunitas Maklumat Djuanda Minta Pemerintah Batalkan PPN 12 Persen

SELASA, 31 DESEMBER 2024 | 15:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Elemen masyarakat yang mengatasnamakan Komunitas Maklumat Djuanda (KMJ) meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan PPN 12 persen. 

Menurut perwakilan KMJ, John Muhammad, masyarakat akan makin terbebani dengan adanya kebijakan tersebut. Terlebih kondisi ekonomi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Kami meminta rencana menaikkan PPN menjadi 12 persen, dibatalkan. Menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) ke 12 persen menambah beban masyarakat,” kata John di kawasan Jakarta Selatan, Selasa, 31 Desember 2024.


John menambahkan, masyarakat harus membayar lebih mahal barang-barang yang akan dibelinya, dan hal itu membuat hidup menjadi lebih susah. 

“PPN adalah instrumen yang tidak adil. PPN dikenakan kepada semua warga, kaya dan miskin. Membebani rakyat tampaknya jalan pintas yang gampang,” kritiknya.

Dipaparkan John, pemerintah bisa mengambil pajak dari sejumlah masyarakat kelas atas yang asetnya menguasai seluruh kekayaan Indonesia. Apalagi, ada banyak perusahaan raksasa yang tumbuh akibat ekstraktif, dengan kata lain mengeruk sumber daya alam dengan dampak kerusakan ekologi dan kepunahan keragaman hayati, serta terusirnya masyarakat adat dari ruang hidupnya beserta kepunahan banyak kebudayaan mereka. 

“Kaum kaya penikmat kekayaan sumber daya alam yang seharusnya ditarik pajak besar, sesuai kenikmatan yang mereka dapat,” tegasnya.

Menaikkan PPN untuk menjaga pertumbuhan ekonomi juga bukan kebijakan yang tepat,mengingat perekonomian stagnan dan cenderung menurun saat ini. Seperti defisit anggaran, utang yang semakin bertambah, pemutusan hubungan kerja akibat tutupnya semakin banyak pabrik, dan bangkrutnya perusahaan barang dan jasa. 

“Masyarakat akan kehilangan daya beli. Seharusnya pemerintah berhenti boros, terutama pada proyek-proyek gigantik yang tidak atau sekurangnya belum diperlukan rakyat, seperti ibukota negara, dan infrastruktur yang di masa sebelum ini dipaksakan berjalan,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya