Berita

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid bersama Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, dalam jumpa pers tentang "Catatan AKhir Tahun Kementerian ATR/BPN Tahun 2024", di Kantornya di Jalan Sisingamangaraja, Selong, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Desember 2024/RMOL

Politik

Kementerian ATR/BPN Catat 5.973 Kasus Tanah Sepanjang 2024

SELASA, 31 DESEMBER 2024 | 14:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat, jumlah kasus sengketa, konflik, dan perkara tanah sepanjang 2024 mencapai lebih dari 5 ribu kasus.  

Hal tersebut disampaikan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam jumpa pers "Catatan AKhir Tahun Kementerian ATR/BPN Tahun 2024", di Kantor ATR/BPN, Jalan Sisingamangaraja, Selong, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Desember 2024.

"Ada 5.973 kasus yang masuk (ke Kementerian ATR/BPN)," ujar Nusron. 


Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, kasus pertanahan itu terdiri dari konflik, sengketa, dan perkara yang sudah naik ke meja hukum.

"Terdiri dari sengketa 1.664, konflik 60, penanganan perkara 4.249 (kasus)," paparnya.

Dari jumlah total konflik itu, Nusron mengklaim Kementerian ATR/BPN memiliki target kerja untuk menyelesaikannya.  

Dia menyebutkan target dari sengketa sebanyak 1.138 kasus, yang selesai 936 sengketa. Sedangkan yang dalam proses penyelesaian tinggal 202 sengketa.

"Penanganan konflik, dari target 38 kasus terselesaikan (pada 2024 dari total kasus 60), yang selesai 32 kasus, sehingga sisa 6 kasus," imbuhnya.

Sementara, untuk perkara pertanahan yang mencapai 4.249 kasus, target Kementerian ATR/BPN adalah menyelesaikan 946 perkara. 

"Dan kasus yang selesai 1.193," ungkap Nusron. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya