Berita

Menteri Luar Negeri Kuwait Abdullah Ali al-Yahya (kiri), Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Hassan al-Shibani, dan Sekretaris Jenderal GCC Mohamed Albudaiwi menghadiri konferensi pers setelah pertemuan mereka di Damaskus, Suriah, 30 Desember 2024/EPA

Dunia

GCC Pertimbangkan Cabut Sanksi Internasional Suriah

SELASA, 31 DESEMBER 2024 | 13:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Tumbangnya rezim Bahsar Al Assad telah mengubah pandangan dunia terhadap Suriah yang kini dipimpin oleh kelompok oposisi.

Sejumlah negara dilaporkan tengah mempertimbangkan normalisasi hubungan diplomatik dengan Suriah, bahkan bersedia mencabut sanksi ekonomi yang dijatuhkan. 

Menteri Luar Negeri Kuwait Abdullah Ali Al-Yahya bersama dengan Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Negara Teluk (GCC), Jasem Mohammed Albudaiwi menemui Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Hassan al-Shibani di Damaskus pada Senin, 30 Desember 2024. 


Al-Yahya menyampaikan komitmen GCC untuk berdiri dalam solidaritas dengan Suriah dan berkomitmen terhadap keamanan dan integritas wilayahnya. 

Dia juga mendorong agar masyarakat internasional mempertimbangkan kembali sanksi yang mereka jatuhkan terhadap Suriah.

“Kunjungan ini mengungkapkan keinginan kami untuk membuka halaman baru kerja sama regional. Kami juga menghargai respons pemerintah baru di Suriah terhadap upaya ini," tegasnya, seperti dimuat Anadolu Ajansi.

Sementara itu, Menlu Suriah mendesak Kuwait  untuk membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus dan melanjutkan hubungan diplomatik mereka. 

“Kami menyerukan dengan penuh cinta dan kegembiraan kepada saudara-saudara di Kuwait untuk segera membuka kedutaan mereka di Damaskus dan melanjutkan hubungan diplomatik,” kata dia.

Sekjen GCC Albudaiwi mengutuk pelanggaran Israel terhadap Suriah dan perluasan permukiman di Dataran Tinggi Golan yang diduduki.

“Serangan Israel merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, dan kami menyerukan Israel untuk menarik diri dari wilayah pendudukan Suriah,” desaknya.

Dia juga menyampaikan komitmen GCC untuk mendukung keamanan dan stabilitas Lebanon dan Suriah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya