Berita

Pengamat politik Rocky Gerung (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Ulasan Rocky Gerung

Disparitas Tinggi Bikin Keresahan Sosial Makin Menumpuk

SELASA, 31 DESEMBER 2024 | 02:09 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Potret penegakan hukum di Indonesia terus menjadi sorotan di tengah gejolak sosial dan ekonomi usai vonis ringan terdakwa korupsi kasus PT Timah, Harvey Moeis beberapa waktu lalu.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai fenomena ketidakpuasan publik bakal semakin meruncing terhadap kepastian hukum di Indonesia yang jauh dari rasa keadilan.

“Jadi kita mesti baca dalam soal koruptor ini, korupsi ini, dalam kesimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kenapa publik bereaksi lebih dahulu, karena menganggap skala sebesar itu, kenapa cuma sekian (hukumannya). Tetapi hakim itu harus mampu untuk merawat kesimbangan itu. Tentu tidak mungkin ada semacam street justice juga, peradilan jalanan, tetap mesti ada kepastian (hukum),” kata Rocky dikutip dalam kanal Youtube pribadinya, Senin malam, 30 Desember 2024.


Harvey Moeis yang hanya divonis 6,5 tahun penjara oleh Hakim Eko Aryanto akhirnya menjadi luapan kekecewaan publik. Rocky menganggap wajar kemarahan rakyat yang makin menjadi seiring dengan beban hidup yang semakin berat, misalnya di tengah kenaikan PPN 12 persen.

“Ya jadi lebih dari itu, konteks sosiologisnya adalah, adanya kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi antara yang atas dan yang bawah dalam masyarakat kita. Dan itu yang menyebabkan orang merasa ada yang nggak adil, kan itu intinya,” beber dia.

Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu melihat lebih jauh secara holistik bahwa gejolak publik berawal dari adanya disparitas yang tinggi.
  
“Itu yang kita sebut sebagai social norm itu, bekerja mendahului legal norm. Dan itu juga yang menyebabkan banyak soal ikutan hari-hari ini, termasuk demo dari BEM Se-Indonesia tentang PPN 12 persen itu kan. Jadi tetap harus bisa dibaca bahwa ada psikologi kemarahan publik terhadap disparitas,” jelasnya.

“Ekonomi memburuk sementara hukuman pada koruptor itu justru diperingan, pajak itu menekan publik, tetapi pemerintah seperti akan melanjutkan itu. Jadi eskalasi-eskalasi yang kita sebut sebagai keresahan sosial ini menumpuk justru ketika tidak ada sinyal yang memungkinkan orang percaya bahwa akan ada perbaikan di masyarakat,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya