Seleksi P3K Tak Selesai, DPR Minta Pemerintah Bikin Gelombang Kedua

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tidak selesai pada tahun ini seperti yang ditargetkan. Hal itu direspons Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan hal itu dalam jumpa pers terkait Laporan Kerja Komisi II DPR RI Tahun 2024, di Ruang Rapat BURT Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 30 Desember 2024.

"Sesuai dengan UU ASN (Aparatur Sipil Negara) dan juga sesuai dengan presiden terdahulu menyampaikan permasalahan honorer P3K harus selesai di bulan Desember (2024)," ujar Dede. 

Dia menuturkan, permasalah ini sudah dikomunikasikan Komisi II DPR RI dengan lembaga terkait yang mengurusi ASN, yaitu Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

"Jadi dari kami Komisi II telah mendorong Kemenpan RB dan BKN untuk melakukan seleksi sampai akhir Desember kemarin, tadi sudah disampaikan ada 1,7 juta yang sudah melakukan seleksi masih ada 400 ribu yang belum lolos," urai Dede. 

"Jadi 1,3 (juta calon P3K) itu kemarin sudah dikatakan berhasil seleksi, ternyata isu terbesar adalah pengajuan dari pemerintah daerah dan kementerian lembaga terhadap formasi itu masih belum optimal," sambungnya. 

Oleh karena tidak mencapai target yang telah diharapkan, Dede mendorong dua lembaga itu untuk menyelesaikan seleksi P3K yang sudah terdata tetapi masih bermasalah. 

"Itu sebabnya kami mendorong agar kemenpan RB dan BKN melakukan seleksi gelombang kedua. Seleksi gelombang kedua adalah perpanjangan dari penyelesaian di bulan Desember ini yang akan dilakukan di bulan mungkin sekitar Maret atau April," demikian Dede menambahkan.