Munas Rekonsiliasi Dekopin Digelar untuk Mendapat Legitimasi

Tidak ada upaya politis dari terselenggaranya Musyawarah Nasional (Munas) Rekonsiliasi Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada 27-28 Desember 2024.

Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi menegaskan kegiatan munas digelar sebagai upaya mendapatkan legitimasi.

"Munas (rekonsiliasi) ini untuk mendapatkan legitimasi. Sebelumnya kan terjadi dualisme, dan sekarang sudah bersatu kembali," kata Bambang Hariyadi di Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.

Mengenai adanya pihak-pihak yang masih belum menerima hasil munas rekonsiliasi ini, menurut dia merupakan dinamika organisasi.

Dia menegaskan, keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama dan untuk kepentingan Dekopin ke depan, bukan untuk kelompok atau segelintir orang.

Bambang menjelaskan, diselenggarakannya munas rekonsiliasi sesuai dengan AD/ART yang telah disahkan oleh Keppres Nomor 06 Tahun 2011.

"Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengakui sebagai wadah para aktivis perkoperasian di Indonesia," tuturnya.

Bambang kembali mengingatkan bahwa dirinya akan melakukan audit atas aset Dekopin dan juga penggunaan dana hibah dari APBN dalam 10 tahun terakhir.

Bambang menyatakan, dirinya akan melapor ke Kejaksaan Agung jika ditemukan penyimpangan atau indikasi korupsi penggunaan dana hibah dari APBN oleh Dekopin.

"Kita mau audit secara menyeluruh atas aset Dekopin dan penggunaan dana hibah dari APBN 10 tahun terakhir," katanya.

Sementara itu, Ketua Harian Dekopin, Priskhianto mengatakan Dekopin harus mendapatkan pengesahan pemerintah sesuai Pasal 59 UU 25/1992 tentang Perkoperasian.

"Jadi, merupakan hal yang wajar jika Munas Rekonsiliasi Dekopin kemarin dihadiri pemerintah. Negara membuktikan mereka hadir untuk kebaikan koperasi kita," pungkasnya.