Berita

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir/Istimewa

Politik

Muhammadiyah Soroti Independensi KPK

SENIN, 30 DESEMBER 2024 | 18:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung penuh upaya pemerintah dan penegak hukum dalam memberantas korupsi di tanah air dengan adil serta tidak terpengaruh pihak manapun.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tugasnya dengan objektif, tanpa embel-embel pesanan pihak tertentu.

“Korupsi ini seperti sebuah penyakit yang menular di seluruh tubuh kita,” kata Haedar Nashir dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Senin 30 Desember 2024.


Jika komitmen untuk independen dijalankan KPK, Haidar meyakini akan banyak dukungan yang mengalir untuk lembaga antirasuah yang bermarkas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan itu.

Haidar juga mengingatkan elite politik bisa menjaga komitmennya untuk tidak menerima korupsi, menerima suap dan gratifikasi. Budaya transaksi balas budi juga tidak boleh lagi dilakukan.

Bila komitmen ini dijalankan dengan serius, diharapkan dalam tahun-tahun mendatang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bisa lebih baik lagi.

"Kami juga mendorong Lembaga Yudikatif untuk berperan sebagaimana mestinya," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya