Berita

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin/Istimewa

Politik

Program Makan Bergizi Gratis Dijadikan Modus Penipuan, Aparat Hukum Harus Bertindak

SENIN, 30 DESEMBER 2024 | 17:57 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Maraknya kasus penipuan mengatasnamakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat geram Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus yang mencoreng program andalan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Kalau ada yang mencoba menjadikan program ini sebagai modus penipuan, maka aparat hukum harus mengusut tuntas,” ujar Zainul  lewat keterangan resminya, Senin 30 Desember 2024.


Dia melanjutkan, pelaksanaan MBG sudah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dari hulu ke hilir. Mulai dari proses memasak, pengemasan, hingga transportasi menuju ke sekolah, semua ditangani BGN. 

“Jadi tidak dibenarkan ada pungutan atas nama apapun pada pelaksanaan ini,” tegasnya.

Zainul mengaku sudah menerima beberapa aduan masyarakat yang menyampaikan ada oknum yang meminta dana jika ada yang ingin terlibat dalam pelaksanaan MBG ini. 

Termasuk adanya pungutan liar jika ada masyarakat yang ingin terlibat dalam 5.000 dapur makan yang diharapkan akan dilakukan pada 2025. 

"Ini tidak benar. Semua gratis. Jangan mudah percaya,” tegasnya lagi.

Sejumlah pengusaha katering di Jawa Timur mengaku tertipu puluhan juta rupiah karena dijanjikan terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis. 

Mereka tertarik terlibat dalam penyediaan MBG bagi anak-anak sekolah di wilayah masing-masing. Selain itu muncul dugaan MBG digunakan sebagai ajang pungutan liar (pungli) oleh oknum penyelenggara sekolah dengan dalih pembelian peralatan makan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya