Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir/Istimewa
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan refleksi akhir tahun 2024 dengan menyoroti berbagai isu strategis. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia.
Disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi organisasi untuk mengevaluasi kontribusi mereka selama setahun terakhir serta merumuskan langkah ke depan.
“Satu tahun berlalu memberi banyak pelajaran. Hikmah itu harus menjadi bekal moral dan spiritual dalam menyongsong tahun mendatang,” ujar Haedar Nashir di kantor PP Muhammadiyah, Senin 30 Desember 2024.
Di antara persoalan yang disorot Muhammadiyah antara lain keringkihan rohani masyarakat, budaya korupsi, hingga harapan kebijakan yang pro rakyat.
Haidar menegaskan, agama harus hadir sebagai oase di tengah kegersangan rohani. Sayangnya, semakin ke sini, agama cenderung tumpul. Substansi agama sering terpinggirkan. Agama seharusnya difokuskan pada esensi, bukan sekadar hiburan artifisial di ruang publik.
Poin kedua, Haedar juga menyoroti sejumlah isu strategis nasional, termasuk komitmen pemberantasan korupsi. Muhammadiyah mendukung Presiden Prabowo untuk memastikan korupsi diberantas secara menyeluruh.
“Komitmen ini harus menjadi
political will di semua lini pemerintahan, dari Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, hingga Pemda. KPK perlu diperkuat dengan integritas tinggi untuk menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi,” jelasnya.
Selanjutnya Haedar menyinggung perlunya konsolidasi demokrasi pasca-Pemilu 2024. Haedar menyoroti tantangan seperti politik uang dan kurangnya moralitas pejabat sipil.
Demokrasi, lanjutnya, harus lebih substantif dan menjadi kesadaran seluruh perangkat negara. Proses demokratisasi harus diperkuat agar tidak hanya bersifat prosedural.
Poin keempat, terkait Pilkada 2024, Haedar meminta kepala daerah terpilih agar tidak terjerumus dalam korupsi, gratifikasi, politik balas jasa, atau pemberian konsesi lahan yang merugikan rakyat.
Haedar juga mengingatkan pentingnya kebijakan publik yang pro rakyat. Pemerintah diminta lebih cermat dalam mengambil kebijakan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Belajar dari periode sebelumnya, energi bangsa terlalu banyak habis untuk bertengkar soal kebijakan. Saatnya melangkah dengan keseksamaan dan mengutamakan harapan masyarakat,” tandas Haedar.
