Komisi II Terima 495 Aduan hingga Akhir 2024, Paling Banyak Soal Pemilu

Meski baru sekitar 2 bulan bekerja, Oktober-Desember 2024, Komisi II DPR RI telah menerima ratusan aduan masyarakat. Jumlahnya mencapai 495 aduan yang terbagi dalam beberapa klaster.

Hal tersebut diungkap Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, bersama 3 Wakil Ketua Komisi II DPR yaitu Bahtra Banong, Dede Yusuf, dan Aria Bima, di Ruang Rapat BURT Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 30 Desember 2024.

"Komisi II DPR RI mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat yang memberikan perhatian dan kepercayaan yang tinggi kepada Komisi II DPR RI," ujar sosok yang kerap disapa Rifqi itu. 

"Itu terbukti selama tahun 2024 ini terdapat 495 pengaduan yang masuk ke Komisi II DPR RI yang terdiri dari beberapa klaster," sambungnya. 

Adapun 4 klaster yang diadukan masyarakat dari total jumlah itu antara lain soal pemilihan umum (pemilu), bidang pertanahan dan tata ruang, bidang aparatur sipil negara (ASN) dan honorer, serta bidang otonomi daerah (otda). 

Di antara 4 klaster itu, Rifqi menyebutkan jumlah aduan paling banyak ada di bidang pemilu, disusul bidang pertanahan dan tata ruang, bidang ASN dan honorer, dan paling sedikit di bidang otda. 

"Klaster yang pertama, 201 aduan masyarakat itu di bidang kepemiluan. Mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, dan yang terbanyak adalah terkait dengan Pilkada 2024," paparnya. 

Rifqi pun merinci, untuk aduan masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang terdapat 120 aduan, 114 aduan terkait dengan bidang ASN yang didominasi terkait dengan honorer, dan terakhir di bidang otda sebanyak 60 aduan. 

"Untuk pemilu isunya beragam, mulai dari netralitas ASN, netralitas penjabat kepala daerah, terkait dengan money politic, terkait dengan isu hoax, SARA dan seterusnya," ungkapnya. 

"Termasuk misalnya bagaimana mobilisasi bantuan sosial yang dilakukan di beberapa tempat," tandas Rifqi.