Berita

Rapat kerja Komisi VIII bersama Menteri Agama/RMOL

Politik

Biaya Haji Turun Tapi Beban Jemaah Naik, Begini Penjelasan Menag

SENIN, 30 DESEMBER 2024 | 15:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian Agama mengusulkan biaya haji 1446 H/2025 sebesar Rp93,3 juta, angka tersebut turun dibandingkan penyelenggaraan ibadah haji 2024 sebesar Rp93,4 juta. 

Namun, beban biaya yang ditanggung jemaah atau Bipih meningkat menjadi 70 persen, sebelumnya hanya 60 persen dari total biaya penyelenggaraan haji.

Dengan kata lain, Kemenag membebankan biaya haji kepada jemaah sebesar Rp65 juta untuk 2025, sedangkan pada 2024 adalah sebesar Rp55 juta. 


Terkait hal tersebut, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menuturkan, angka Rp65 juta itu merupakan setoran penuh yang harus dibayarkan para jemaah.

“Setoran haji awal kan sudah ada Rp25 juta, berarti kita harus menambah 40 juta sekian. Berarti memang selisihnya naik Rp9 juta,” kata Nasaruddin Umar dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.

“Nah padahal persepsi masyarakat kita ini memang turun itu bukan berarti totalitas, Bipih ditambah BPIH, karena mereka kan tidak paham tentang itu,” sambungnya. 

Nasaruddin menuturkan, ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah dan parlemen untuk dapat menekan biaya haji. Pertama, melakukan penurunan biaya secara signifikan melalui penghematan, hingga pembersihan internal Kemenag. 

“Sebenarnya dari waktu dekat ini kami bisa menyusun ulang angka-angka yang bisa di-hold,” ucapnya.

Yang kedua, kata Menag Nasaruddin, memberikan penjelasan kepada masyarakat secara rinci agar tidak menimbulkan kegaduhan. 

“Masyarakat itu kan sebetulnya kalau diberikan penjelasan, pada umumnya bisa mengerti. Persoalannya kalau kita tidak memberi penjelasan, tiba-tiba seolah-olah dipaksakan, itu misunderstanding antara pemerintah dengan masyarakat bisa terjadi,” paparnya.

Menurut Nasaruddin, Komisi VIII DPR dan pemerintah bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat soal biaya tersebut. 

“Nah saya yakin kalau Komisi VIII dengan pemerintah kompak, dalam kita bahas yang sama kepada masyarakat, masyarakat kita, apalagi ibadah ini Pak, itu saya kira understanding-nya, itu pasti bisa,” katanya.

“Orang-orang kan juga tahu bahwa harga-harga di pasar itu juga pada naik. Jadi yang penting penjelasan kita kepada masyarakat,” demikian Nasaruddin Umar.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya