Berita

Rapat kerja Komisi VIII bersama Menteri Agama/RMOL

Politik

Biaya Haji Turun Tapi Beban Jemaah Naik, Begini Penjelasan Menag

SENIN, 30 DESEMBER 2024 | 15:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian Agama mengusulkan biaya haji 1446 H/2025 sebesar Rp93,3 juta, angka tersebut turun dibandingkan penyelenggaraan ibadah haji 2024 sebesar Rp93,4 juta. 

Namun, beban biaya yang ditanggung jemaah atau Bipih meningkat menjadi 70 persen, sebelumnya hanya 60 persen dari total biaya penyelenggaraan haji.

Dengan kata lain, Kemenag membebankan biaya haji kepada jemaah sebesar Rp65 juta untuk 2025, sedangkan pada 2024 adalah sebesar Rp55 juta. 


Terkait hal tersebut, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menuturkan, angka Rp65 juta itu merupakan setoran penuh yang harus dibayarkan para jemaah.

“Setoran haji awal kan sudah ada Rp25 juta, berarti kita harus menambah 40 juta sekian. Berarti memang selisihnya naik Rp9 juta,” kata Nasaruddin Umar dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.

“Nah padahal persepsi masyarakat kita ini memang turun itu bukan berarti totalitas, Bipih ditambah BPIH, karena mereka kan tidak paham tentang itu,” sambungnya. 

Nasaruddin menuturkan, ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah dan parlemen untuk dapat menekan biaya haji. Pertama, melakukan penurunan biaya secara signifikan melalui penghematan, hingga pembersihan internal Kemenag. 

“Sebenarnya dari waktu dekat ini kami bisa menyusun ulang angka-angka yang bisa di-hold,” ucapnya.

Yang kedua, kata Menag Nasaruddin, memberikan penjelasan kepada masyarakat secara rinci agar tidak menimbulkan kegaduhan. 

“Masyarakat itu kan sebetulnya kalau diberikan penjelasan, pada umumnya bisa mengerti. Persoalannya kalau kita tidak memberi penjelasan, tiba-tiba seolah-olah dipaksakan, itu misunderstanding antara pemerintah dengan masyarakat bisa terjadi,” paparnya.

Menurut Nasaruddin, Komisi VIII DPR dan pemerintah bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat soal biaya tersebut. 

“Nah saya yakin kalau Komisi VIII dengan pemerintah kompak, dalam kita bahas yang sama kepada masyarakat, masyarakat kita, apalagi ibadah ini Pak, itu saya kira understanding-nya, itu pasti bisa,” katanya.

“Orang-orang kan juga tahu bahwa harga-harga di pasar itu juga pada naik. Jadi yang penting penjelasan kita kepada masyarakat,” demikian Nasaruddin Umar.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Ketika Gerakan Sosial Baru Menggugat Tatanan Politik

Selasa, 20 Oktober 2026 | 00:15

Ada Demo Mahasiswa, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas

Selasa, 20 Oktober 2026 | 00:00

Cegah Perpecahan, Bagusnya Gibran Mundur

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:38

Ada Indikasi Dendam Politik di Balik Wacana Pelengseran Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:24

Legislator PKB Serahkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Majalengka

Senin, 19 Oktober 2026 | 23:01

Realisasi Investasi Hingga Kuartal III Sentuh Rp1.539 T

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:58

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Investasi Tembus Rp3.923 Triliun

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:58

Ferry Juliantono Terpilih Jadi Presiden Syarikat Islam

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:53

Masyarakat Adat Wanam Merauke Butuh Pelatihan Pertanian Berkelanjutan

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:45

BEM-KSI Gelar Silaturahmi ke PBNU dan Beri Apresiasi ke Gus Gudfan

Senin, 19 Oktober 2026 | 22:29

Selengkapnya