Berita

Rapat kerja Komisi VIII bersama Menteri Agama/RMOL

Politik

Biaya Haji Turun Tapi Beban Jemaah Naik, Begini Penjelasan Menag

SENIN, 30 DESEMBER 2024 | 15:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian Agama mengusulkan biaya haji 1446 H/2025 sebesar Rp93,3 juta, angka tersebut turun dibandingkan penyelenggaraan ibadah haji 2024 sebesar Rp93,4 juta. 

Namun, beban biaya yang ditanggung jemaah atau Bipih meningkat menjadi 70 persen, sebelumnya hanya 60 persen dari total biaya penyelenggaraan haji.

Dengan kata lain, Kemenag membebankan biaya haji kepada jemaah sebesar Rp65 juta untuk 2025, sedangkan pada 2024 adalah sebesar Rp55 juta. 


Terkait hal tersebut, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menuturkan, angka Rp65 juta itu merupakan setoran penuh yang harus dibayarkan para jemaah.

“Setoran haji awal kan sudah ada Rp25 juta, berarti kita harus menambah 40 juta sekian. Berarti memang selisihnya naik Rp9 juta,” kata Nasaruddin Umar dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.

“Nah padahal persepsi masyarakat kita ini memang turun itu bukan berarti totalitas, Bipih ditambah BPIH, karena mereka kan tidak paham tentang itu,” sambungnya. 

Nasaruddin menuturkan, ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah dan parlemen untuk dapat menekan biaya haji. Pertama, melakukan penurunan biaya secara signifikan melalui penghematan, hingga pembersihan internal Kemenag. 

“Sebenarnya dari waktu dekat ini kami bisa menyusun ulang angka-angka yang bisa di-hold,” ucapnya.

Yang kedua, kata Menag Nasaruddin, memberikan penjelasan kepada masyarakat secara rinci agar tidak menimbulkan kegaduhan. 

“Masyarakat itu kan sebetulnya kalau diberikan penjelasan, pada umumnya bisa mengerti. Persoalannya kalau kita tidak memberi penjelasan, tiba-tiba seolah-olah dipaksakan, itu misunderstanding antara pemerintah dengan masyarakat bisa terjadi,” paparnya.

Menurut Nasaruddin, Komisi VIII DPR dan pemerintah bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat soal biaya tersebut. 

“Nah saya yakin kalau Komisi VIII dengan pemerintah kompak, dalam kita bahas yang sama kepada masyarakat, masyarakat kita, apalagi ibadah ini Pak, itu saya kira understanding-nya, itu pasti bisa,” katanya.

“Orang-orang kan juga tahu bahwa harga-harga di pasar itu juga pada naik. Jadi yang penting penjelasan kita kepada masyarakat,” demikian Nasaruddin Umar.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya