Berita

Wamenag Muhammad Syafi’i usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Senin, 30 Desember 2024/RMOL

Politik

Wamenag Bikin Kajian Rasionalisasi, Biaya Haji 2025 Bisa Rp87 Juta

SENIN, 30 DESEMBER 2024 | 14:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Menteri Agama RI Muhammad Syafi’i atau Romo Syafi’i mengaku telah membuat kajian tentang biaya haji 2025. Hasil yang didapat dari kajian itu, biaya haji 2025 bisa lebih rendah dari usulan Kemenag sebesar Rp93,3 juta.

Hal itu disampaikan Romo Syafi’i dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang membahas tentang pelaksanaan ibadah haji 1446 H/2025 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.

“Saya dengan beberapa orang yang paham tentang haji malah sedang membuat kajian sederhana rasionalisasi BPKH (biaya haji) 2025. Bahkan bisa mencapai (Rp)87 juta. Nanti saya serahkan kepada pimpinan,” kata Romo Syafi’i.


Romo Syafi’i menambahkan, kajian yang dilakukannya itu bisa menjadi petunjuk bagi pemerintah untuk membahas ongkos haji 2025. Pasalnya, dari beberapa komponen haji, banyak yang bisa dikurangi.

“Karena ini masih bisa kita dalami lagi menurut saya. Banyak unsur-unsur yang masih bisa kita tekan,” ucapnya. 

Komponen yang bisa ditekan angkanya di antaranya pelaksanaan Armuzna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang bisa diturunkan biayanya untuk mengurangi beban biaya jemaah haji. 

“Itu kan bukan rahasia lagi. Karena ada sesuatu yang kemarin terbuka tapi tidak cocok saya sampaikan di rapat ini, dan itu kemudian bisa menjadi faktor penurunan biaya haji,” paparnya.

Komponen haji lainnya yang bisa diturunkan adalah terkait biaya avtur penerbangan.

“Ada upaya dari Bapak Presiden kita untuk meminta kepada Pertamina untuk menurunkan keuntungan avtur khusus untuk pemberangkatan haji. Dan ini kemudian berkaitan dengan Garuda yang juga karena itu bisa menurunkan angkos haji,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya