Berita

Wamenag Muhammad Syafi’i usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Senin, 30 Desember 2024/RMOL

Politik

Wamenag Bikin Kajian Rasionalisasi, Biaya Haji 2025 Bisa Rp87 Juta

SENIN, 30 DESEMBER 2024 | 14:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Menteri Agama RI Muhammad Syafi’i atau Romo Syafi’i mengaku telah membuat kajian tentang biaya haji 2025. Hasil yang didapat dari kajian itu, biaya haji 2025 bisa lebih rendah dari usulan Kemenag sebesar Rp93,3 juta.

Hal itu disampaikan Romo Syafi’i dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang membahas tentang pelaksanaan ibadah haji 1446 H/2025 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.

“Saya dengan beberapa orang yang paham tentang haji malah sedang membuat kajian sederhana rasionalisasi BPKH (biaya haji) 2025. Bahkan bisa mencapai (Rp)87 juta. Nanti saya serahkan kepada pimpinan,” kata Romo Syafi’i.


Romo Syafi’i menambahkan, kajian yang dilakukannya itu bisa menjadi petunjuk bagi pemerintah untuk membahas ongkos haji 2025. Pasalnya, dari beberapa komponen haji, banyak yang bisa dikurangi.

“Karena ini masih bisa kita dalami lagi menurut saya. Banyak unsur-unsur yang masih bisa kita tekan,” ucapnya. 

Komponen yang bisa ditekan angkanya di antaranya pelaksanaan Armuzna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang bisa diturunkan biayanya untuk mengurangi beban biaya jemaah haji. 

“Itu kan bukan rahasia lagi. Karena ada sesuatu yang kemarin terbuka tapi tidak cocok saya sampaikan di rapat ini, dan itu kemudian bisa menjadi faktor penurunan biaya haji,” paparnya.

Komponen haji lainnya yang bisa diturunkan adalah terkait biaya avtur penerbangan.

“Ada upaya dari Bapak Presiden kita untuk meminta kepada Pertamina untuk menurunkan keuntungan avtur khusus untuk pemberangkatan haji. Dan ini kemudian berkaitan dengan Garuda yang juga karena itu bisa menurunkan angkos haji,” tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya