Berita

Wamenag Muhammad Syafi’i usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Senin, 30 Desember 2024/RMOL

Politik

Wamenag Bikin Kajian Rasionalisasi, Biaya Haji 2025 Bisa Rp87 Juta

SENIN, 30 DESEMBER 2024 | 14:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Menteri Agama RI Muhammad Syafi’i atau Romo Syafi’i mengaku telah membuat kajian tentang biaya haji 2025. Hasil yang didapat dari kajian itu, biaya haji 2025 bisa lebih rendah dari usulan Kemenag sebesar Rp93,3 juta.

Hal itu disampaikan Romo Syafi’i dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang membahas tentang pelaksanaan ibadah haji 1446 H/2025 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Desember 2024.

“Saya dengan beberapa orang yang paham tentang haji malah sedang membuat kajian sederhana rasionalisasi BPKH (biaya haji) 2025. Bahkan bisa mencapai (Rp)87 juta. Nanti saya serahkan kepada pimpinan,” kata Romo Syafi’i.


Romo Syafi’i menambahkan, kajian yang dilakukannya itu bisa menjadi petunjuk bagi pemerintah untuk membahas ongkos haji 2025. Pasalnya, dari beberapa komponen haji, banyak yang bisa dikurangi.

“Karena ini masih bisa kita dalami lagi menurut saya. Banyak unsur-unsur yang masih bisa kita tekan,” ucapnya. 

Komponen yang bisa ditekan angkanya di antaranya pelaksanaan Armuzna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang bisa diturunkan biayanya untuk mengurangi beban biaya jemaah haji. 

“Itu kan bukan rahasia lagi. Karena ada sesuatu yang kemarin terbuka tapi tidak cocok saya sampaikan di rapat ini, dan itu kemudian bisa menjadi faktor penurunan biaya haji,” paparnya.

Komponen haji lainnya yang bisa diturunkan adalah terkait biaya avtur penerbangan.

“Ada upaya dari Bapak Presiden kita untuk meminta kepada Pertamina untuk menurunkan keuntungan avtur khusus untuk pemberangkatan haji. Dan ini kemudian berkaitan dengan Garuda yang juga karena itu bisa menurunkan angkos haji,” tutupnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya