Berita

PDI Perjuangan/RMOL

Hukum

Banyak Kasus Dipetieskan selama 10 Tahun PDIP Berkuasa

SENIN, 30 DESEMBER 2024 | 10:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Selama 10 tahun PDIP berkuasa dianggap banyak kasus yang dipetieskan. 

Dugaan ini muncul setelah adanya rencana pengungkapan kasus-kasus tertentu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dengan adanya rencana pengungkapan kasus-kasus tertentu oleh Hasto, artinya selama 10 tahun mereka berkuasa banyak kasus yang dipetieskan," kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada RMOL, Senin 30 Desember 2024.


Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, adanya keinginan untuk membuka kasus-kasus lama oleh Hasto, menunjukkan banyak kasus lama yang tidak diungkap oleh Hasto, sehingga membuat kesimpulan bisa jadi Harun Masiku memang bagian dari skenarionya.

Selain itu jika dibandingkan dengan petinggi partai politik (parpol) lain, contoh misalnya Anas Urbaningrum, Setya Novanto, Suryadharma Ali hingga Lutfi Hasan Ishaaq, kata Saiful, tidak pernah melakukan penggiringan akan melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus orang lain.

"Mereka lebih gentlemen dalam menghadapi masalah hukum. Dengan lapang dada ia hadapi dengan penuh keteguhan," kata Saiful. 

Berbeda dengan Hasto yang kecenderungannya akan melakukan penyeretan terhadap pihak-pihak lainnya yang dianggap sebagai lawan politiknya.

"Padahal dengan mereka pula lah Hasto pernah bersama hingga membawa PDIP berkuasa hingga sampai 10 tahun lamanya," pungkas Saiful.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya