Berita

PDI Perjuangan/RMOL

Hukum

Banyak Kasus Dipetieskan selama 10 Tahun PDIP Berkuasa

SENIN, 30 DESEMBER 2024 | 10:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Selama 10 tahun PDIP berkuasa dianggap banyak kasus yang dipetieskan. 

Dugaan ini muncul setelah adanya rencana pengungkapan kasus-kasus tertentu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dengan adanya rencana pengungkapan kasus-kasus tertentu oleh Hasto, artinya selama 10 tahun mereka berkuasa banyak kasus yang dipetieskan," kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada RMOL, Senin 30 Desember 2024.


Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, adanya keinginan untuk membuka kasus-kasus lama oleh Hasto, menunjukkan banyak kasus lama yang tidak diungkap oleh Hasto, sehingga membuat kesimpulan bisa jadi Harun Masiku memang bagian dari skenarionya.

Selain itu jika dibandingkan dengan petinggi partai politik (parpol) lain, contoh misalnya Anas Urbaningrum, Setya Novanto, Suryadharma Ali hingga Lutfi Hasan Ishaaq, kata Saiful, tidak pernah melakukan penggiringan akan melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus orang lain.

"Mereka lebih gentlemen dalam menghadapi masalah hukum. Dengan lapang dada ia hadapi dengan penuh keteguhan," kata Saiful. 

Berbeda dengan Hasto yang kecenderungannya akan melakukan penyeretan terhadap pihak-pihak lainnya yang dianggap sebagai lawan politiknya.

"Padahal dengan mereka pula lah Hasto pernah bersama hingga membawa PDIP berkuasa hingga sampai 10 tahun lamanya," pungkas Saiful.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya