Berita

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Sikap Hasto Setara dengan Statusnya Sebagai Tersangka

MINGGU, 29 DESEMBER 2024 | 17:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Serangan balik yang bakal dilakukan PDIP dengan membongkar rekaman tindak pidana korupsi di era pemerintahan Joko Widodo tidak patut dilakukan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah, dengan sikap Hasto yang terlalu kentara bakal menyerang balik penguasa, sama seperti statusnya sebagai tersangka.

"Sikap Hasto sebenarnya setara dengan statusnya sebagai tersangka, Hasto mungkin memang tepat sebagai tersangka, terlibat langsung sebagaimana sangkaan KPK," kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 29 Desember 2024.


Dedi menilai penetapan Hasto sebagai tersangka terkesan politis lantaran momentumnya bertepatan dengan kegaduhan PPN 12 persen yang menyita perhatian publik sebagai serangan kepada PDIP. Pasalnya, kegaduhan PPN 12 persen lantang disuarakan PDIP.

"Tetapi KPK dalam menentukan waktu dan momentum memutuskan tersangka pada Hasto cukup kental nuansa politis," ucapnya.

Maka dari itu, Dedi berpandangan, ketika PDIP melakukan perlawanan dengan mengancam akan menyebarluaskan video korupsi, itu terkesan politis sebagaimana penetapan Hasto aebagai tersangka oleh KPK yang bernuansa politis.

"Sehingga, ketika Hasto juga berpolitik dalam hadapi masalah ini, setara," katanya.

Hal ini, lanjut Dedi, bakal didorong masyarakat agar elite yang bermasalah itu untuk segera membongkar kebobrokan mereka satu sama lain.

"Dan bagus bagi publik ketika elit kuasa dan politik bertarung, maka publik perlu mendorong agar pertarungan mereka benar-benar terjadi," tutupnya.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya