Presiden Prabowo Subianto bakal kesulitan dalam menjalankan roda ekonomi nasional lantaran adanya program tax amnesty atau pengampunan pajak yang digulirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani era Kabinet Joko Widodo.
Menurut pakar ekonomi Salamuddin Daeng, tax amnesty merupakan kejahatan keuangan yang membuat kepatuhan terhadap pajak melemah.
Sehingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekarang ini kesulitan memformulasikan strategi untuk mengembalikan uang negara lantaran adanya program tersebut.
“Presiden Prabowo terjebak pada tax amnesty yang dijalankan Kementerian Keuangan pada periode sebelumnya, dengan berusaha mencari strategi alternatif yakni pengembalian uang beserta seluruh hasil dan bunga uang itu,” kata Salamuddin Daeng kepada
RMOL, Minggu 29 Desember 2024.
Salamuddin mengatakan, dalam kondisi kepercayaan yang rendah, maka rencana Presiden Prabowo untuk melawan koruptor dengan mengembalikan uang negara akan sulit dilaksanakan.
“Rencana Presiden akan menuai perlawanan karena dipandang akan berpotensi mengampuni korupsi dan kejahatan keuangan pasca tax amnesty,” tutupnya.
Tax amnesty adalah program pengampunan pajak yang ditujukan kepada wajib pajak yang selama ini belum melakukan kewajibannya, baik karena lupa ataupun mengemplang pajaknya.
Pertama kali dilakukan pada 18 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017, kala pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Saat itu tarif yang ditetapkan berbeda mulai dari 2 persen hingga 10 persen.
Saat itu ditegaskan bahwa kebijakan hanya akan dilakukan satu kali seumur hidup dan waktunya bagi pengemplang pajak untuk bertobat dengan melaporkan hartanya sebelum terciduk oleh Ditjen Pajak dan harus membayar denda hingga 100 persen.
Namun ternyata tax amnesty jilid II kembali dilakukan. Meski saat itu pemerintah menyebutnya dengan nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dilaksanakan pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022.
