Berita

Pemilihan Ketua PGRI Sumsel diwarnai aksi unjuk rasa oleh Koalisi Penyelamat Pendidikan Sumsel di depan Hotel Beston Palembang/RMOLSumsel

Nusantara

Proses Pemilihan Ketua PGRI Sumsel Dinilai Tidak Transparan

MINGGU, 29 DESEMBER 2024 | 05:17 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemilihan Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) diwarnai dengan aksi unjuk rasa yang digelar oleh Koalisi Penyelamat Pendidikan Sumsel di depan Hotel Beston, Jalan Sudirman, Kota Palembang, Sabtu, 28 Desember 2024.

Koordinator aksi, Heri, menilai bahwa proses pemilihan Ketua PGRI Sumsel telah dikondisikan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ia juga mengkritik sejumlah aturan dan tata kelola yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Dalam aksi tersebut, Koalisi Penyelamat Pendidikan Sumsel menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pengurus Besar (PB) PGRI dan pihak terkait untuk segera mengambil langkah tegas. 


Yaitu, PB PGRI diminta langsung mengawasi proses pemilihan Ketua PGRI Sumsel dan mengambil alih persiapan melalui pengurus sementara (caretaker). 

Kemudian, seluruh pengeluaran keuangan PGRI Sumsel diminta diaudit oleh kantor akuntan publik, mengingat keuangan organisasi berasal dari iuran anggota.

Selain itu merevisi persyaratan calon ketua, sebab persyaratan pencalonan Ketua dan Pengurus PGRI Provinsi Sumsel dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI.

"Pencopotan Ketua YPLP PGRI Sumsel, Ketua YPLP PGRI Sumsel yang saat ini menjabat diduga memiliki latar belakang kriminal. Koalisi mendesak agar yang bersangkutan segera dicopot," kata Koordinator Aksi, Heri, dalam orasinya yang dikutip RMOLSumsel, Sabtu 28 Desember 2024.

Lebih lanjut dia mengatakan, Konferda PGRI Sumsel seharusnya menjadi momen untuk memperkuat organisasi dan memajukan pendidikan, bukan menjadi ajang politik praktis.

"Kami melihat adanya indikasi kecurangan yang mencederai semangat demokrasi dan transparansi dalam organisasi guru ini," katanya.

Koalisi juga meminta PB PGRI dan pihak terkait untuk segera bertindak agar integritas organisasi tetap terjaga. Mereka berjanji akan terus mengawal isu ini demi masa depan pendidikan di Sumatera Selatan.

"Kami ingin memastikan bahwa PGRI tetap menjadi organisasi yang aspiratif, demokratis, dan transparan," tegasnya.

Sementara itu, LKPH PGRI Sumsel Marulam Simbolon mengatakan, Konferda PGRI ini sudah sesuai administrasi yang ada. Ia menegaskan bahwa 17 kabupaten/kota di Sumsel yang hadir dalam konferensi memiliki hak penuh untuk memilih ketua yang mereka anggap layak.

"Semuanya sudah memenuhi mekanisme maka terbukti ada 17 Kab/kota di provinsi Sumsel yang datang ikut konferensi untuk memilih. Mereka mempunyai hak untuk siapa yang dicalonkan sebagai ketua mereka jadi tidak ada yang tidak sesuai aturan," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya