Tuduhan Cawe-cawe Jokowi di Kasus Hasto Dinilai Tak Punya Dasar

Wacana yang berkembang pascapenetapan tersangka kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai tak punya dasar argumentasi yang kuat. 

Dalam pandangan Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, ada pihak yang sengaja membelokkan isi dalam penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK, terkait buronan Harun Masiku yang terlibat kasus suap kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. 

"Penetapan Hasto sebagai tersangka sudah di-framing kubu Hasto sebagai cawe-cawe kekuasaan terutama Presiden Jokowi, meskipun fakta politiknya Jokowi sudah mantan Presiden," ujar sosok yang kerap disapa Biran itu, kepada RMOL, pada Sabtu, 28 Desember 2024.

Menurut Biran, wacana yang terkait dugaan adanya cawe-cawe Presiden ketujuh RI Jokowi sengaja digoreng untuk mencitrakan seolah-olah ada ketidakadilan dalam berdemokrasi, karena PDIP bersuara lantang mengkritik ayah dari Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka.

"Artinya, tuduhan cawe-cawe Presiden Jokowi atas kasus Hasto ini tidak berdasar, sebab pemegang kekuasaan sekarang ini bukanlah Jokowi," tuturnya. 

Lebih lanjut, lulusan S2 Ilmu Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menilai, penetapan Hasto sebagai tersangka akan menjadi pintu masuk pembenaran preseden yang selama ini dibuat elite PDIP itu sendiri. Terutama narasi sentimen negatif kepada Jokowi beberapa waktu terakhir yang hendak melengserkan Hasto dari kursi Sekjen PDIP.

"Serta hendak menggoyang kursi Ketum PDIP yang akan menggelar Kongres awal 2025. Padahal Presiden Jokowi bukan siapa-siapa lagi di internal PDIP karena sudah dipecat, dan tidak lagi memiliki kekuasaan apapun," ucapnya. 

"Sehingga, tuduhan akan melengserkan Hasto dan Megawati adalah sebuah praduga yang tidak berdasar," tandas Biran.