Berita

Kolase Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrahman/RMOL

Politik

Gus Ipul Hingga Jenderal Dudung Masuk Radar Caketum PPP

SABTU, 28 DESEMBER 2024 | 05:35 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

DPW PPP Jawa Timur menggelar Rakerwil di pengujung tahun 2024. Rakerwil ini salah satunya membahas terkait sejumlah nama eksternal yang berpeluang menjadi Calon Ketua Umum PPP ke depannya.

Ketua DPW PPP Jatim Nyai Mundjidah Wahab mengaku pihaknya membuka peluang untuk mendukung tokoh nasional di luar kader internal bisa dicalonkan sebagai ketum dalam forum Muktamar PPP 2025 mendatang. 

Bagi kader di Jawa Timur, PPP ke depan perlu gebrakan besar agar bisa bangkit di Pemilu 2029. 


"Kami ingin PPP melakukan gebrakan besar agar kembali ke masa jayanya, (sehingga) untuk Ketua Umum tidak harus dari internal,” ujar Mundjidah dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat, 27 Desember 2024.

Ia juga menginginkan adanya transformasi di tubuh partai Kabah tersebut supaya tidak terulang kegagalan pada Pemilu 2024. Partai yang lahir dari fusi era Orde Baru ini gagal lolos parlemen pada Pemilu lalu  

Agenda Muktamar PPP rencananya akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri atau sekitar April tahun 2025. 

Sejauh ini, sejumlah tokoh sudah bermunculan di bursa calon. Dari unsur internal muncul nama Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin dan kader PPP Sandiaga Uno. 

Sedangkan, dua nama dari eksternal adalah Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrahman.

Menurut Mundjidah, tokoh eksternal turut memiliki peluang untuk menduduki jabatan Ketua Umum. Hal itu memungkinkan karena kesepakatan bersama dalam forum Muktamar. 

Selain ketokohan, PPP Jatim turut menyebut faktor usia muda juga perlu jadi pertimbangan dalam menentukan posisi strategis di partai. 

Meski begitu, Mundjidah saat ini belum menyebut nama yang akan didukung secara resmi oleh DPW PPP Jatim. 

"Sampai saat ini kami belum menentukan sikap, apalagi Muktamar kan masih lama. Rakor ini juga jadi bagian untuk menyamakan persepsi tentang transformasi itu," jelas Mundjidah. 

Wakil Ketua Umum PPP Musyaffa Noer mengungkapkan, dinamika menjelang Muktamar merupakan hal yang biasa. Termasuk kemunculan berbagai tokoh yang dinilai berpeluang menjadi Ketua Umum. 

"Ini menggambarkan PPP masih layak untuk dipertahankan sehingga tidak kehabisan kader dan stok baik internal maupun eksternal," ujar Musyaffa dalam kesempatan yang sama.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Global Menurut IMF: Energi, Utang, dan Teknologi AI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 08:10

Tiga Indeks Wall Street Melemah, Dow Jones Turun 0,66 Persen

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:46

Harga Logam Mulia Redup Disengat Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:34

Mantan Ibu Negara Sri Lanka Ditangkap, Terseret Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:16

Bursa Eropa Berguguran Disengat Lonjakan Minyak dan Obligasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:02

Baznas Perkuat Ekosistem Digital Fundraising

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:51

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:25

Pilpres 2029 Lampu Kuning untuk Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:01

Pakpok Putusan MK

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:33

Pramono Larang PMI Pungut Iuran ke ASN DKI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:21

Selengkapnya