Berita

Kolase Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrahman/RMOL

Politik

Gus Ipul Hingga Jenderal Dudung Masuk Radar Caketum PPP

SABTU, 28 DESEMBER 2024 | 05:35 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

DPW PPP Jawa Timur menggelar Rakerwil di pengujung tahun 2024. Rakerwil ini salah satunya membahas terkait sejumlah nama eksternal yang berpeluang menjadi Calon Ketua Umum PPP ke depannya.

Ketua DPW PPP Jatim Nyai Mundjidah Wahab mengaku pihaknya membuka peluang untuk mendukung tokoh nasional di luar kader internal bisa dicalonkan sebagai ketum dalam forum Muktamar PPP 2025 mendatang. 

Bagi kader di Jawa Timur, PPP ke depan perlu gebrakan besar agar bisa bangkit di Pemilu 2029. 


"Kami ingin PPP melakukan gebrakan besar agar kembali ke masa jayanya, (sehingga) untuk Ketua Umum tidak harus dari internal,” ujar Mundjidah dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Jumat, 27 Desember 2024.

Ia juga menginginkan adanya transformasi di tubuh partai Kabah tersebut supaya tidak terulang kegagalan pada Pemilu 2024. Partai yang lahir dari fusi era Orde Baru ini gagal lolos parlemen pada Pemilu lalu  

Agenda Muktamar PPP rencananya akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri atau sekitar April tahun 2025. 

Sejauh ini, sejumlah tokoh sudah bermunculan di bursa calon. Dari unsur internal muncul nama Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin dan kader PPP Sandiaga Uno. 

Sedangkan, dua nama dari eksternal adalah Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrahman.

Menurut Mundjidah, tokoh eksternal turut memiliki peluang untuk menduduki jabatan Ketua Umum. Hal itu memungkinkan karena kesepakatan bersama dalam forum Muktamar. 

Selain ketokohan, PPP Jatim turut menyebut faktor usia muda juga perlu jadi pertimbangan dalam menentukan posisi strategis di partai. 

Meski begitu, Mundjidah saat ini belum menyebut nama yang akan didukung secara resmi oleh DPW PPP Jatim. 

"Sampai saat ini kami belum menentukan sikap, apalagi Muktamar kan masih lama. Rakor ini juga jadi bagian untuk menyamakan persepsi tentang transformasi itu," jelas Mundjidah. 

Wakil Ketua Umum PPP Musyaffa Noer mengungkapkan, dinamika menjelang Muktamar merupakan hal yang biasa. Termasuk kemunculan berbagai tokoh yang dinilai berpeluang menjadi Ketua Umum. 

"Ini menggambarkan PPP masih layak untuk dipertahankan sehingga tidak kehabisan kader dan stok baik internal maupun eksternal," ujar Musyaffa dalam kesempatan yang sama.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya