Berita

Dok Gambar/Ist

Bisnis

Munas Dekopin 2024 Usung Rekonsiliasi dan RUU Perkoperasian Baru

SABTU, 28 DESEMBER 2024 | 00:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menggelar musyawarah nasional (munas) yang dibuka Menko Pangan Zulkifli Hasan di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat malam, 27 Desember 2024. 

Pembukaan munas ini turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP). Di antaranya Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso hingga Ketua DPD Sultan B. Najamuddin.

Munas Dekopin ini rencananya berlangsung hingga Minggu, 29 Desember 2024. Ketua Umum Dekopin Priskhianto mengatakan agenda utama munas adalah rekonsiliasi dan pemilihan ketua umum baru.


“Munas bersama ini dalam upaya mewujudkan rekonsiliasi serta memperkuat organisasi dan mendukung program-program pemerintah,” kata Priskhianto kepada wartawan.

Ia menjelaskan bahwa Dekopin memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6/2011. Keppres tersebut mengatur tentang AD/ART serta masa kepengurusan Dekopin. 

Priskhianto juga menegaskan bahwa Dekopin ingin memperkuat organisasinya yang mendorong dilaksanakannya Munas Rekonsiliasi. 

“Munas bisa diadakan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kali ini, kami menggelar Munas untuk merekonsiliasi dan memperkuat kesatuan organisasi,” jelasnya.

Tekad Dekopin untuk kembali bersatu tanpa adanya dualisme kepemimpinan sangat didukung oleh pemerintah dan DPR. Ia pun berharap Dekopin dapat menyukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto. 

Di sisi lain, guna memperkuat eksistensi koperasi di Indonesia, Dekopin juga mendorong lahirnya RUU Perkoperasian yang baru. Hal itu ditegaskan Dewan Pengawas Dekopin Sri Untari Bisowarno.
 
"Kita berharap, setelah munas, salah satu rekomendasinya nanti bagaimana RUU Perkoperasian ini segera disahkan," tandas Sri Untari.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya