Berita

Cochin Shipyard Ltd, India/Shippingtelegraph

Bisnis

India Siap Rebut Posisi Teratas di Industri Maritim Global

JUMAT, 27 DESEMBER 2024 | 10:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Posisi India dalam industri maritim global diperkirakan akan semakin kuat dengan diberlakukannya undang-undang baru yang segera diterapkan di negara tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan The Hindu baru-baru ini, Menteri Perkapalan dan Pelabuhan India, Sarbananda Sonowal, menyatakan bahwa India sedang memperbarui regulasi untuk menarik lebih banyak investasi di sektor ini.

"Pemberlakuan dua undang-undang utama; Coastal Shipping Bill dan Merchant Shipping Bill, akan merevolusi sektor maritim India," ujar Sonowal, seperti dikutip dari RT, Jumat 27 Desember 2024.


Menurut Sonowal, undang-undang ini berpotensi memperkuat kepemilikan kapal India dan menyederhanakan proses berbisnis di negara tersebut.

"Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing, serta memposisikan India sebagai pemain utama dalam industri maritim global," katanya.

Sonowal menambahkan, di antara lebih dari 176 negara maritim, kami ingin menjadi pemimpin dunia dalam berbagai sektor, seperti pembuatan kapal, perbaikan kapal, dan daur ulang kapal. 

"Pada tahun 2030, kami menargetkan menjadi salah satu dari sepuluh negara teratas, dan pada 2047, kami ingin masuk dalam lima negara teratas," ujarnya.

Upaya kementeriannya untuk mengembangkan pelabuhan kelas dunia, serta mempromosikan transportasi perairan pedalaman, pengiriman pesisir, dan sektor maritim yang berkelanjutan, merupakan bagian dari visi 'Amrit Kapal' dari pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi untuk menjadikan India sebagai negara maju pada 2047.

Total investasi untuk memodernisasi sektor maritim, menurut Sonowal, mencapai sekitar 10 miliar Dolar AS. 

"Untuk menjadi pemimpin dunia, kita harus mengembangkan ekosistem kelas dunia dengan standar global di semua sektor," ujarnya. 

Sektor-sektor tersebut mencakup sistem manajemen pelabuhan, penanganan kargo, pembuatan kapal, perbaikan kapal, daur ulang kapal, serta pengembangan infrastruktur untuk pelayaran samudra, pesisir, dan sungai.

Pemerintah India melihat sektor pelayaran pesisir memiliki potensi besar, mengingat garis pantai negara ini yang membentang sepanjang 7.500 kilometer dan lokasinya yang strategis di dekat rute pelayaran global utama. Transportasi laut, terutama pelayaran pesisir, dianggap sebagai alternatif hemat biaya dibandingkan moda transportasi lain, karena dapat menawarkan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam mengangkut barang di seluruh negeri dan sekitarnya.

Mengenai kapasitas penanganan kargo, Sonowal menargetkan angka 10.000 juta metrik ton pada tahun 2047, jauh lebih tinggi dibandingkan kapasitas saat ini yang hanya mencapai 1.600 juta metrik ton. Secara historis, negara bagian di India telah berinvestasi dalam sektor transportasi, khususnya infrastruktur pelabuhan, karena sumber daya yang dibutuhkan sangat besar, periode gestasi yang panjang, dan keuntungan yang belum tentu pasti.

Berdasarkan laporan FICCI (Federasi Kamar Dagang & Industri India), pelabuhan-pelabuhan di India perlu meningkatkan kapasitasnya secara signifikan, termasuk dengan menambah tempat berlabuh dan memperbaiki peralatan penanganan kargo, untuk memenuhi permintaan perdagangan internasional yang terus berkembang. 

Pengamat industri juga percaya bahwa sektor pengiriman dan logistik India dapat meraih pangsa yang lebih besar dari perdagangan laut dengan memanfaatkan kapal-kapal dalam negeri.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya