Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Dianggap Tidak Transparan Soal Upah, Uber Dapat Kritikan Pedas dari Investor

JUMAT, 27 DESEMBER 2024 | 10:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sekelompok investor meminta layanan pemesanan Uber Technologies mengungkapkan informasi lebih lengkap terkait pembagian hasil dengan pengemudi. 

Mereka menekankan bahwa perincian yang lebih jelas sangat penting untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan uang.

SOC Investment Group, penasihat dana pensiun serikat pekerja yang mewakili saham kurang dari 1 persen di Uber, mengusulkan adanya resolusi pada rapat pemegang saham perusahaan yang akan berlangsung awal tahun depan yang mengharuskan perusahaan untuk secara teratur mengungkapkan perincian tentang kompensasi pengemudi.


Saat ini, Uber  tidak memisahkan pembagian hasil kepada pengemudi, ke restoran, dan ke penyedia asuransi dalam laporan keuangan triwulanan.

Dalam usulannya itu juga SOC menyebut bahwa Uber sangat tidak transparan. Sampai saat ini investor tidak tahu berapa banyak komisi yang diambil Uber, bagaimana gaji pengemudi berubah dari waktu ke waktu, dan apakah pengemudi memperoleh hak-haknya. 

Sementara investor yang diwakili oleh SOC memegang saham yang relatif kecil di Uber, SOC sendiri telah mengambil alih perusahaan-perusahaan besar termasuk Tesla dan Starbucks dengan beberapa keberhasilan. 

Dikutip dari Bloomberg, Jumat 27 Desember 2024, JPMorgan Chase pada 2022 menyetujui audit pihak ketiga atas komitmen ekuitas rasionalnya senilai 30 miliar Dolar AS setelah SOC menangani masalah tersebut. 

SOC juga menggalang dukungan untuk resolusi McDonald's yang mengharuskan perusahaan mengaudit bagaimana praktiknya dapat berkontribusi terhadap ketidakadilan sosial dan rasial.

Sebelumnya, Uber menghadapi kritikan dari pemegang saham terkait perlakuan terhadap pengemudi.

Achmea Investment Management pada Mei lalu menyerukan audit pihak ketiga atas kebijakan kesehatan dan keselamatan pengemudi perusahaan. Investor dengan suara bulat menolak proposal tersebut, bahkan ketika para advokat ketenagakerjaan secara global mendorong upah dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja lepas yang dipekerjakan sebagai kontraktor independen.

SOC bertemu dengan perwakilan hubungan investor untuk Uber guna membahas proposalnya. Namun, menurut Richard Clayton, seorang direktur penelitian untuk SOC, mengatakan Uber kemudian menindaklanjutinya melalui email untuk meminta grup tersebut menarik resolusinya, dengan mengatakan tingkat pengungkapan dan transparansi saat ini sudah tepat.

"Pengungkapan rutin mereka harus mencakup semua informasi material, tidak hanya sesekali," kata Clayton.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya