Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Politik

Momen Nataru Dianggap Tepat Bagi Prabowo Perbaiki Kebijakan PPN

RABU, 25 DESEMBER 2024 | 14:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Momen natal dan tahun baru (Nataru) 2024, dianggap tepat bagi Presiden Prabowo Subianto memperbaiki kebijakan, khususnya soal pajak pertambahan nilai (PPN) yang ramai dibincangkan publik lantaran akan naik menjadi 12 persen.  

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Efriza menilai, kebijakan PPN yang dianggap memberatkan masyarakat oleh berbagai kalangan harus segera dianulir Prabowo selaku pimpinan pemerintah saat ini.

"Yang bisa dilakukan oleh Prabowo, pertama, membatalkan dan mengumumkan pembatalan kenaikan PPN 12 persen," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Rabu, 25 Desember 2024.


Menurutnya, masyarakat saat ini tengah khawatir dengan kenaikan PPN, karena penerapannya di tahun depan masih belum jelas.

Apalagi, lanjut dia, terdapat isu yang menyebut PPN 12 persen akan diberlakukan pada semua barang-barang, dan tidak spesifik hanya kepada barang-barang mewah.

"Sehingga dengan membatalkan PPN menjadi 12 persen, Presiden Prabowo telah memberikan kado Nataru (Natal dan Tahun Baru) terindah bagi masyarakat," tuturnya.

Lebih lanjut, pengamat dari Citra Institute itu memandang, harga-harga barang sebelum kenaikan PPN menjadi 12 persen sudah naik.

"Sebab saat ini saja, tanpa kenaikan PPN 12 persen saja otomatis masyarakat mengalami beban dengan kenaikan harga sembako, baik karena Nataru maupun faktor cuaca," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya