Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Politik

Momen Nataru Dianggap Tepat Bagi Prabowo Perbaiki Kebijakan PPN

RABU, 25 DESEMBER 2024 | 14:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Momen natal dan tahun baru (Nataru) 2024, dianggap tepat bagi Presiden Prabowo Subianto memperbaiki kebijakan, khususnya soal pajak pertambahan nilai (PPN) yang ramai dibincangkan publik lantaran akan naik menjadi 12 persen.  

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Efriza menilai, kebijakan PPN yang dianggap memberatkan masyarakat oleh berbagai kalangan harus segera dianulir Prabowo selaku pimpinan pemerintah saat ini.

"Yang bisa dilakukan oleh Prabowo, pertama, membatalkan dan mengumumkan pembatalan kenaikan PPN 12 persen," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Rabu, 25 Desember 2024.


Menurutnya, masyarakat saat ini tengah khawatir dengan kenaikan PPN, karena penerapannya di tahun depan masih belum jelas.

Apalagi, lanjut dia, terdapat isu yang menyebut PPN 12 persen akan diberlakukan pada semua barang-barang, dan tidak spesifik hanya kepada barang-barang mewah.

"Sehingga dengan membatalkan PPN menjadi 12 persen, Presiden Prabowo telah memberikan kado Nataru (Natal dan Tahun Baru) terindah bagi masyarakat," tuturnya.

Lebih lanjut, pengamat dari Citra Institute itu memandang, harga-harga barang sebelum kenaikan PPN menjadi 12 persen sudah naik.

"Sebab saat ini saja, tanpa kenaikan PPN 12 persen saja otomatis masyarakat mengalami beban dengan kenaikan harga sembako, baik karena Nataru maupun faktor cuaca," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya