Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Politik

Momen Nataru Dianggap Tepat Bagi Prabowo Perbaiki Kebijakan PPN

RABU, 25 DESEMBER 2024 | 14:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Momen natal dan tahun baru (Nataru) 2024, dianggap tepat bagi Presiden Prabowo Subianto memperbaiki kebijakan, khususnya soal pajak pertambahan nilai (PPN) yang ramai dibincangkan publik lantaran akan naik menjadi 12 persen.  

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Efriza menilai, kebijakan PPN yang dianggap memberatkan masyarakat oleh berbagai kalangan harus segera dianulir Prabowo selaku pimpinan pemerintah saat ini.

"Yang bisa dilakukan oleh Prabowo, pertama, membatalkan dan mengumumkan pembatalan kenaikan PPN 12 persen," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Rabu, 25 Desember 2024.


Menurutnya, masyarakat saat ini tengah khawatir dengan kenaikan PPN, karena penerapannya di tahun depan masih belum jelas.

Apalagi, lanjut dia, terdapat isu yang menyebut PPN 12 persen akan diberlakukan pada semua barang-barang, dan tidak spesifik hanya kepada barang-barang mewah.

"Sehingga dengan membatalkan PPN menjadi 12 persen, Presiden Prabowo telah memberikan kado Nataru (Natal dan Tahun Baru) terindah bagi masyarakat," tuturnya.

Lebih lanjut, pengamat dari Citra Institute itu memandang, harga-harga barang sebelum kenaikan PPN menjadi 12 persen sudah naik.

"Sebab saat ini saja, tanpa kenaikan PPN 12 persen saja otomatis masyarakat mengalami beban dengan kenaikan harga sembako, baik karena Nataru maupun faktor cuaca," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya