Berita

Presiden Prabowo Subianto/RMOL

Bisnis

Prabowo Butuh Investasi Rp13.528 Triliun Kejar Target Ekonomi 8 Persen

RABU, 25 DESEMBER 2024 | 12:31 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp13.528 triliun hingga Rp14.000 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

Target ambisius ini menuntut pertumbuhan investasi tahunan sebesar 11-19 persen, jauh di atas rata-rata saat ini yang hanya mencapai 5-6 persen.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Paramadina, Handi Risza, menilai investasi menjadi elemen kunci dalam mendorong akselerasi ekonomi Indonesia, baik dalam jangka menengah maupun panjang. 


“Investasi ini merupakan salah satu instrumen penting yang harus didorong oleh pemerintah dengan cara meningkatkan kapasitas produksi kita,” ujarnya dalam diskusi Indef bertajuk Catatan Akhir Tahun: Investasi dan Industri Faktor Kritis Pertumbuhan 8 Persen, dikutip Rabu 25 Desember 2024.

Namun, tren kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan penurunan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio investasi terhadap PDB pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014) mencapai 32,57 persen, namun turun menjadi 29,33 persen pada 2023.

Kondisi ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintahan Prabowo, di tengah penyusutan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB.

Selain itu, Handi juga menyoroti tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia, yang saat ini berada di atas angka 6. ICOR sendiri merupakan ukuran yang menunjukkan efisiensi suatu negara memanfaatkan modal dalam menghasilkan barang dan jasa.

“Vietnam, misalnya, itu sudah 4 ya, apalagi kita bandingkan dengan Malaysia, Thailand, bahkan Singapura ya, itu mungkin jauh lebih efisien lagi mereka. Angka ICOR bisa digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonominya,” jelasnya.

Untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen, pemerintah, kata Handi perlu menekan ICOR hingga ke level 3-4. Hal ini membutuhkan kebijakan yang ramah investasi, peningkatan kapasitas produksi nasional, dan transparansi birokrasi.

Menurut data Kementerian Investasi, realisasi investasi di kuartal III-2024 mencapai Rp1.261,43 triliun atau 76,45 persen dari target tahun ini sebesar Rp1.650 triliun. Namun, Handi menilai upaya konkret pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi belum terlihat, terutama di 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo.

"Ini sudah mendekati 100 hari ya, Januari nanti tanggal 20 Oktober 100 hari Pemerintahan Pak Prabowo. Ini juga saya melihat belum ada langkah-langkah konkret bagaimana memperbaiki perekonomian kita," ujarnya.

Selain kebijakan investasi, Handi menekankan pentingnya peningkatan produktivitas nasional melalui pengembangan sumber daya manusia, adopsi teknologi, inovasi, serta riset dan pengembangan. Tanpa langkah nyata, target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya akan menjadi wacana.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Polda Metro Minta Insan Pers Imbangi Kecepatan Medsos

Senin, 09 Februari 2026 | 22:00

Pemprov Sultra Agendakan Mediasi Kedua Konflik Yayasan Unsultra

Senin, 09 Februari 2026 | 21:40

Ketua DPW PPP Kalteng Diberhentikan Usai Nyatakan Dukung Prabowo

Senin, 09 Februari 2026 | 21:36

MPR Ajak Masyarakat Perkuat Literasi Kebangsaan Agar Tak Mudah Diprovokasi

Senin, 09 Februari 2026 | 21:22

Mahfud Pastikan Tim Reformasi Tidak Giring Polri di Bawah Kementerian

Senin, 09 Februari 2026 | 21:16

KPK Dalami Informasi Keterlibatan Lasarus Dkk di Kasus Suap DJKA

Senin, 09 Februari 2026 | 20:52

Menkop Resmikan Toko Rakyat Serba Ada di Kubu Raya

Senin, 09 Februari 2026 | 20:41

Istana Belum Serahkan Supres Calon Pimpinan OJK ke DPR

Senin, 09 Februari 2026 | 20:38

7 Tradisi Imlek di Indonesia, Bukan Cuma Berbagi Angpau

Senin, 09 Februari 2026 | 20:29

Legislator Golkar Dorong Sertifikasi Halal Juru Potong Ayam Dapur MBG

Senin, 09 Februari 2026 | 20:26

Selengkapnya