Berita

Ancol/RMOL

Bisnis

Manajemen Ancol Harap Pemerintah Dorong Perputaran Ekonomi Lebih Besar Lagi

RABU, 25 DESEMBER 2024 | 08:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 akan berpengaruh ke berbagai industri, salah satunya sektor pariwisata seperti Ancol.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) Winarto dalam paparannya di public expose, keterbukaan informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini.  

"PPN 12 persen, kalau dibilang efek pasti berefek ya. Jangankan PPN, Pilkada berefek, Pilpres berefek, politik berefek, jadi pasti selalu ada efek," katanya di Jakarta, dikutip Rabu 255 Desember 2024. 


Namun demikian, menurutnya yang terpenting adalah pemerintah bisa mengimplementasikan kenaikan PPN tersebut untuk membangun ekonomi masyarakat dan memperkuat daya beli semua kalangan.

"Apabila ekonomi berputar (masyarakat membelanjakan uangnya), maka Ancol akan ikut tumbuh. Jadi harapannya dari Ancol adalah pemerintah dapat mendorong perputaran ekonomi menjadi lebih besar," katanya. 

Hingga September 2024, pantai Ancol menjadi wahana favorit pengunjung dengan capaian 7,5 juta orang. Disusul Dufan sebanyak 1,6 juta pengunjung.

Winarto mengatakan, Ancol akan melakukan berbagai inovasi di tahun 2025, seperti renovasi cottage, penerapan sentral parkir, penyediaan depo MRT serta dynamic pricing strategy. 

Ancol juga telah menyiapkan (alat produksi baru) robot yang didatangkan dari Amerika dan China. 

Winarno mengakui, tahun ini pihaknya menghadapi banyak sekali tantangan industri. Ini terlihat dari kinerja perusahaan. Angka kunjungan wisatawan tidak sebaik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Namun, PJAA mampu mencatatkan laba bersih Rp100 miliar hingga September 2024.

Jelang menutup 2024, PJAA tetap optimis dapat meningkatkan pendapatan seiring dengan musim liburan Natal dan Tahun Baru.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya