Berita

Ancol/RMOL

Bisnis

Manajemen Ancol Harap Pemerintah Dorong Perputaran Ekonomi Lebih Besar Lagi

RABU, 25 DESEMBER 2024 | 08:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 akan berpengaruh ke berbagai industri, salah satunya sektor pariwisata seperti Ancol.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) Winarto dalam paparannya di public expose, keterbukaan informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini.  

"PPN 12 persen, kalau dibilang efek pasti berefek ya. Jangankan PPN, Pilkada berefek, Pilpres berefek, politik berefek, jadi pasti selalu ada efek," katanya di Jakarta, dikutip Rabu 255 Desember 2024. 


Namun demikian, menurutnya yang terpenting adalah pemerintah bisa mengimplementasikan kenaikan PPN tersebut untuk membangun ekonomi masyarakat dan memperkuat daya beli semua kalangan.

"Apabila ekonomi berputar (masyarakat membelanjakan uangnya), maka Ancol akan ikut tumbuh. Jadi harapannya dari Ancol adalah pemerintah dapat mendorong perputaran ekonomi menjadi lebih besar," katanya. 

Hingga September 2024, pantai Ancol menjadi wahana favorit pengunjung dengan capaian 7,5 juta orang. Disusul Dufan sebanyak 1,6 juta pengunjung.

Winarto mengatakan, Ancol akan melakukan berbagai inovasi di tahun 2025, seperti renovasi cottage, penerapan sentral parkir, penyediaan depo MRT serta dynamic pricing strategy. 

Ancol juga telah menyiapkan (alat produksi baru) robot yang didatangkan dari Amerika dan China. 

Winarno mengakui, tahun ini pihaknya menghadapi banyak sekali tantangan industri. Ini terlihat dari kinerja perusahaan. Angka kunjungan wisatawan tidak sebaik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Namun, PJAA mampu mencatatkan laba bersih Rp100 miliar hingga September 2024.

Jelang menutup 2024, PJAA tetap optimis dapat meningkatkan pendapatan seiring dengan musim liburan Natal dan Tahun Baru.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya