Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Gemura: Kenaikan PPN 12 Persen Langkah Bersama Memperkuat Ekonomi Nasional

SELASA, 24 DESEMBER 2024 | 20:29 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Pada prinsipnya, kata Wakil Ketua Umum Gemura M Ria Satria, kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah amanat yang harus dijalankan dari eksistensi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Gemura memandang kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya krusial untuk memperkuat ekonomi Indonesia," ujar Satria dalam keterangannya, Selasa 24 Desember 2024.


Pada sisi lain, dia mengakui, diakui ada dampak terhadap daya beli masyarakat dari kenaikan PPN 12 persen khususnya kelompok menengah ke bawah. 

Namun, sambungnya, Gemura mendukung penuh pernyataan Partai Gerindra yang menekankan bahwa kenaikan PPN ini hanya akan diterapkan pada barang-barang mewah, dengan tujuan untuk tidak memberatkan kalangan bawah.

"Kami percaya bahwa kebijakan ini memiliki tujuan jangka panjang untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara,” tuturnya.

Pendapatan tambahan tersebut, menurut dia, sangat dibutuhkan untuk mendanai proyek pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. 

"Gemura menganggap kebijakan ini sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia," pungkasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Febrie Adriansyah Resmi Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jaksel

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:27

Menko Polkam: Aktivitas Masyarakat Tetap Normal, Pasar dan Mal Ramai

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:26

Gelombang Reshuffle Berlanjut, Zelensky Pecat Dubes Ukraina untuk AS

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:22

Harga Garam Brebes Anjlok saat Panen Raya

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:16

Kelakuan SPPG di Ketapang: Rumah Wartawan Dikepung, Istrinya Diintimidasi

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:02

Situasi di Dalam Negeri Sangat-sangat Mantap

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:52

Laba Tergerus, Saham Lufthansa Anjlok 8 Persen

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:51

Kepemilikan Aset Tak Wajar Jadi Indikator Awal Pencucian Uang

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:40

Api Membakar Lahan, Seorang Ayah Tak Pernah Pulang

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:31

Koperasi Merah Putih Dinilai Jadi Penentu Implementasi Pasal 33 UUD 1945

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya