Berita

Ilustrasi/Net

Politik

PDIP Dicap Biang Kerok Kegaduhan PPN 12 Persen

SELASA, 24 DESEMBER 2024 | 20:08 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pengamat politik Universitas Medan Area, Walid Musthafa Sembiring menilai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) layak disebut sebagai biang kerok kisruh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tahun 2025.

Menurut Walid, PDIP menjadi partai politik dengan perolehan suara terbanyak di DPR kala kebijakan kenaikan PPN 12 persen disahkan.

"Dengan begitu keputusan naiknya PPN 12 persen tahun depan juga merupakan bagian dari tanggung jawab PDI Perjuangan ketika disahkan," ujar Walid dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa, 24 Desember 2024.


Begitu juga di media sosial, sejumlah warganet di platform X (dulu Twitter) dan TikTok juga ramai-ramai mengunggah berbagai konten yang menyebut PDIP adalah biang keladi naiknya PPN 12 persen. 

Masyarakat ramai-ramai menyuarakan keresahan mereka soal inkonsistensi PDIP lewat tagar #DaruratAduDomba hingga masuk trending topik nomor 1 selama 3 jam (12.00-15.00 WIB) pada Selasa, 24 Desember 2024.

Salah satu akun X bernama @gadisberjilbabb unggah sebuah video dan caption yang menerangkan bahwa faktanya PDIP yang jadi dalang dari naiknya PPN 12 persen yang kini tengah ramai jadi perbincangan.

“PDIP gimana sih? ber ulah mulu yee pas cek faktanya ternyata emang inisiator PPN 1% itu PDIP, yang sahkan juga PDIP, trus sekarang menentang? gue fix sama pak prabowo sih mending kita cari solusi sama-sama pak!" tulis akun @gadisberjilbabb.

Bahkan soal kenaikan PPN 12 persen menjadi viral di TikTok dengan tanda pagar (tagar) #DaruratAduDomba.

Salah satunya akun @maoinfoindonesia dalam kontennya menjelaskan fakta dalang kebijakan PPN 12 persen yaitu PDI Perjuangan yang telah ditonton sebanyak 533 ribu tayangan mendapatkan 39,5 ribu likes dan 8000 komentar.

Sedangkan akun @maswowogemoy mengunggah ajakan agar masyarakat lebih cerdas dalam menerima informasi dan tidak terjebak narasi yang memecah belah. Video tersebut bahkan telah ditonton sebanyak 780 ribu tayangan, mendapatkan 23,4 ribu likes dan 137 komentar.

Warganet lainnya dengan akun @folkloretive_ mengunggah video membeberkan fakta penyebab kenaikan PPN 12 persen adalah DPR RI 2019-2024 yang mayoritas dari PDIP. Konten tersebut ditonton sebanyak ribuan tayangan, mendapatkan ribuan likes.

Mengenai kenaikan PPN 12 persen tahun depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, keputusan pemerintah menaikkan PPN 12 persen disebabkan rendahnya rasio pajak Indonesia.

Sedangkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menegaskan bahwa ekonomi nasional tetap pasti stabil.

Febrio juga mengemukakan, naiknya PPN 12 persen tidak akan menurunkan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi 2025 dipastikan tetap dijaga sesuai target APBN sebesar 5,2 persen.

Seperti diketahui, peningkatan tarif PPN menjadi 12 persen merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang telah disetujui DPR RI pada periode sebelumnya. Dalam proses legislasi tersebut, Puan Maharani, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI, memainkan peran signifikan.

Selama pembahasan rancangan UU tersebut, prosesnya dilakukan melalui Panitia Kerja (Panja) RUU yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Fredric Palit. Sebagai ketua Panja, Dolfie menyampaikan bahwa Komisi XI DPR telah memberikan persetujuan untuk membawa RUU tersebut ke rapat paripurna pada 29 September 2021.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya