Berita

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza/Istimewa

Politik

Gerindra Terpancing Konfrontasi PDIP Soal Isu PPN 12 Persen

SELASA, 24 DESEMBER 2024 | 12:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) disarankan untuk tidak terpancing konfrontasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terkait isu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen . 

Pengamat dari Citra Institute, Efriza menilai, Gerindra sebagai partai politik yang memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI, tak seharusnya reaksioner terhadap isu kenaikan PPN 12 persen yang dimainkan PDIP. 

"Gerindra semestinya tidak perlu menyerang balik PDIP," ujar Efriza kepada RMOL, pada Selasa, 24 Desember 2024.


Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu memandang, PDIP sengaja memainkan isu PPN 12 persen untuk mengubah persepsi positif masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. 

Menurutnya, melalui isu kenaikan PPN 12 persen maka pandangan publik terhadap Prabowo dan pemerintahannya akan cenderung berbalik menjadi negatif. 

"Apalagi Presiden Prabowo saat ini ditengarai (mempengaruhi) sikap Gerindra yang khawatir masih butuh Jokowi, sehingga berusaha menjaga hubungan harmonis dengan Jokowi. Sehingga Prabowo disinyalir tak berani bersikap mengambil keputusan berbeda dengan Jokowi dengan menunda atau membatalkan kenaikan PPN 12 persen," tuturnya. 

"Sebab jika Prabowo sampai berani melakukannya, ini artinya Prabowo sudah bersikap tidak lagi peduli terhadap Jokowi, juga dapat memicu ketidakharmonisan antara Prabowo dan Jokowi. Sebab kebijakan Jokowi ternyata keliru, karena ditunda atau dibatalkan oleh Prabowo. Isu ini yang dimainkan PDIP," demikian Efriza.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya