Berita

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza/Istimewa

Politik

Gerindra Terpancing Konfrontasi PDIP Soal Isu PPN 12 Persen

SELASA, 24 DESEMBER 2024 | 12:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) disarankan untuk tidak terpancing konfrontasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terkait isu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen . 

Pengamat dari Citra Institute, Efriza menilai, Gerindra sebagai partai politik yang memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI, tak seharusnya reaksioner terhadap isu kenaikan PPN 12 persen yang dimainkan PDIP. 

"Gerindra semestinya tidak perlu menyerang balik PDIP," ujar Efriza kepada RMOL, pada Selasa, 24 Desember 2024.


Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu memandang, PDIP sengaja memainkan isu PPN 12 persen untuk mengubah persepsi positif masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. 

Menurutnya, melalui isu kenaikan PPN 12 persen maka pandangan publik terhadap Prabowo dan pemerintahannya akan cenderung berbalik menjadi negatif. 

"Apalagi Presiden Prabowo saat ini ditengarai (mempengaruhi) sikap Gerindra yang khawatir masih butuh Jokowi, sehingga berusaha menjaga hubungan harmonis dengan Jokowi. Sehingga Prabowo disinyalir tak berani bersikap mengambil keputusan berbeda dengan Jokowi dengan menunda atau membatalkan kenaikan PPN 12 persen," tuturnya. 

"Sebab jika Prabowo sampai berani melakukannya, ini artinya Prabowo sudah bersikap tidak lagi peduli terhadap Jokowi, juga dapat memicu ketidakharmonisan antara Prabowo dan Jokowi. Sebab kebijakan Jokowi ternyata keliru, karena ditunda atau dibatalkan oleh Prabowo. Isu ini yang dimainkan PDIP," demikian Efriza.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya