Berita

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza/Istimewa

Politik

Gerindra Terpancing Konfrontasi PDIP Soal Isu PPN 12 Persen

SELASA, 24 DESEMBER 2024 | 12:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) disarankan untuk tidak terpancing konfrontasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terkait isu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen . 

Pengamat dari Citra Institute, Efriza menilai, Gerindra sebagai partai politik yang memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI, tak seharusnya reaksioner terhadap isu kenaikan PPN 12 persen yang dimainkan PDIP. 

"Gerindra semestinya tidak perlu menyerang balik PDIP," ujar Efriza kepada RMOL, pada Selasa, 24 Desember 2024.


Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu memandang, PDIP sengaja memainkan isu PPN 12 persen untuk mengubah persepsi positif masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. 

Menurutnya, melalui isu kenaikan PPN 12 persen maka pandangan publik terhadap Prabowo dan pemerintahannya akan cenderung berbalik menjadi negatif. 

"Apalagi Presiden Prabowo saat ini ditengarai (mempengaruhi) sikap Gerindra yang khawatir masih butuh Jokowi, sehingga berusaha menjaga hubungan harmonis dengan Jokowi. Sehingga Prabowo disinyalir tak berani bersikap mengambil keputusan berbeda dengan Jokowi dengan menunda atau membatalkan kenaikan PPN 12 persen," tuturnya. 

"Sebab jika Prabowo sampai berani melakukannya, ini artinya Prabowo sudah bersikap tidak lagi peduli terhadap Jokowi, juga dapat memicu ketidakharmonisan antara Prabowo dan Jokowi. Sebab kebijakan Jokowi ternyata keliru, karena ditunda atau dibatalkan oleh Prabowo. Isu ini yang dimainkan PDIP," demikian Efriza.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya