Berita

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza/Istimewa

Politik

Gerindra Terpancing Konfrontasi PDIP Soal Isu PPN 12 Persen

SELASA, 24 DESEMBER 2024 | 12:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) disarankan untuk tidak terpancing konfrontasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terkait isu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen . 

Pengamat dari Citra Institute, Efriza menilai, Gerindra sebagai partai politik yang memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI, tak seharusnya reaksioner terhadap isu kenaikan PPN 12 persen yang dimainkan PDIP. 

"Gerindra semestinya tidak perlu menyerang balik PDIP," ujar Efriza kepada RMOL, pada Selasa, 24 Desember 2024.


Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu memandang, PDIP sengaja memainkan isu PPN 12 persen untuk mengubah persepsi positif masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. 

Menurutnya, melalui isu kenaikan PPN 12 persen maka pandangan publik terhadap Prabowo dan pemerintahannya akan cenderung berbalik menjadi negatif. 

"Apalagi Presiden Prabowo saat ini ditengarai (mempengaruhi) sikap Gerindra yang khawatir masih butuh Jokowi, sehingga berusaha menjaga hubungan harmonis dengan Jokowi. Sehingga Prabowo disinyalir tak berani bersikap mengambil keputusan berbeda dengan Jokowi dengan menunda atau membatalkan kenaikan PPN 12 persen," tuturnya. 

"Sebab jika Prabowo sampai berani melakukannya, ini artinya Prabowo sudah bersikap tidak lagi peduli terhadap Jokowi, juga dapat memicu ketidakharmonisan antara Prabowo dan Jokowi. Sebab kebijakan Jokowi ternyata keliru, karena ditunda atau dibatalkan oleh Prabowo. Isu ini yang dimainkan PDIP," demikian Efriza.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya