Berita

Saiful Mujani saat berbicara pada podcast Akbar Faizal Uncensoder/Repro

Politik

Wacanakan Pilkada ke Parlemen, Saiful Mujani: Prabowo Tak Punya Visi Demokrasi

SENIN, 23 DESEMBER 2024 | 22:08 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah ke parlemen merupakan hal yang tidak tepat. Sebab hal itu bukan jawaban atas alasan pemilu langsung yang memakan biaya tinggi.

Hal itu disampaikan Prof Saiful Mujani saat berbicara pada podcast Akbar Faizal Uncensored dilihat redaksi, Senin, 23 Desember 2024 malam.

Menurut Saiful, wacana ini menunjukkan Prabowo Subianto terlihat tidak memilki visi yang kuat tentang demokrasi.


“Terus terang, Prabowo tidak mempunyai visi yang cukup baik dan cukup kuat tentang demokrasi, terus terang dia punya ilmu perang bukan demokrasi,” katanya.

Founder lembaga survei Saiful Mujadi Research and Consulting (SMRC) ini menegaskan, keinginan untuk mengembalikan sistem pemilihan kepada parlemen merupakan keinginan yang sudah lama diwacanakan. Bahkan,  hal itu sudah muncul pada masa pemerintahan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun hal itu tidak pernah diloloskan oleh SBY dengan mengeluarkan peraturan pemerintah.

“Keinginan mereka (parpol) dikembalikan ke mereka sudah lama, karena itu sangat menguntungkan mereka. Semua akan dimonopoli oleh mereka,” ujarnya.

Pada sisi lain, Saiful mengingatkan jika saat ini partai politik dan DPR merupakan lembaga yang paling tidak dipercaya rakyat. Atas dasar itulah tidak tepat jika keputusan strategis dikembalikan ke mereka.

“Yang harus kita pahami di mata masyaraka,  lembaga yang paling tidak dipercaya rakyat itu parpol dan kedua DPR. Jadi kita mau menyandarkan keputusan strategis dan paling penting di negeri ke lembaga yang paling tidak dipercaya rakyat?,” pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya