Cegah Penambang Liar, Eddy Soeparno Dorong Pembentukan Ditjen Gakkum di Kementerian ESDM

Permasalahan penambang liar yang dianggap menyebabkan banjir bandang di sejumlah wilayah di Indonesia harus dijadikan evaluasi bagi pemerintah.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mendorong pemerintah untuk membentuk direktorat jenderal penegakkan hukum di Kementerian ESDM untuk menangkap para penambang ilegal.

“Jadi memang harus ada, makanya kita tegaskan, ini saya bicara sebagai anggota Komisi XII ya, kita tegaskan harus dipercepat pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang ada di Kementerian ESDM,” kata Eddy Soeparno di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Desember 2024.

Pembentukan Ditjen Gakkum Kementerian ESDM sudah dibahas oleh parlemen di Komisi VII DPR periode lalu yang diketuai oleh Eddy Soeparno.

Menurut Eddy, banyaknya bencana alam akibat penambangan liar di Indonesia mendorong pembentukan Ditjen Gakkum Kementerian ESDM harus segera dilakukan.

“Urgensinya ada, wajib, karena inspektur-inspektur pertambangan yang ada sekarang itu tidak cukup. Sama saja dengan inspektur-inspektur amdal, ketika amdal sekarang ditarik ke pusat, itu mereka tidak cukup untuk mengetahui kondisi-kondisi daerah, sehingga banyak terjadi permasalahan,” paparnya.

“Masalah kelambatan untuk perizinannya, sampai terjadi permasalahan soal lingkungan yang tidak diketahui, karena terlalu banyak yang harus diselesaikan,” tutupnya.