Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan/Net
Hingga kini belum ada tanggapan pasti dari pemerintah Turki tentang aksi walk out yang dilakukan oleh sejumlah delegasi termasuk Presiden Recep Tayyip Erdogan selama penyampaian pidato Presiden RI, Prabowo Subianto di KTT Developing Eight (D8).
Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, alasan kepergian Erdogan dan sejumlah delegasi bisa ditafsirkan dari beberapa sudut pandang.
Pertama, kata Sudarnoto, adanya pernyataan Prabowo yang mungkin dinilai terlalu sensitif bagi Erdogan. Dalam pidatonya Presiden RI secara implisit atau eksplisit mengkritik kurangnya tindakan nyata dari negara-negara Muslim.
Di sisi lain, Turki sering menggambarkan dirinya sebagai pemimpin dalam isu-isu Muslim global dan mungkin merasa bahwa kritik tersebut tidak adil atau tidak mencerminkan kenyataan.
"Sangat mungkin Erdogan merasa bahwa pendekatan pak Prabowo dianggap terlalu retorik atau bahkan tidak sejalan dengan pandangan atau strategi Turki yang lebih proaktif ketimbang Indonesia," paparnya kepada
RMOL pada Minggu, 22 Desember 2024.
Kedua, perbedaan Prioritas D8, di mana Erdogan kemungkinan besar tidak setuju dengan cara Prabowo mengaitkan isu pembangunan ekonomi (agenda utama D8) dengan isu konflik dan politik internasional.
"Turki mungkin ingin tetap fokus pada kerjasama ekonomi dan menjauhkan KTT dari perdebatan politik yang bisa memecah belah," kata dia.
Menurut Sudarnoto, analisis Presiden Prabowo sangat logis dalam mengaitkan isu ekonomi global dan kerjasama ekonomi antar negara D8 dengan problem politik global seperti Palestina.
"Pertentangan pertentangan dan apalagi okupasi, penghancuran dan genosida israel terhadap palestina misalnya sangat mengganggu ekonomi global," jelasnya.
Ketiga, yakni faktor pragmatis atau non-politik. Sudarnoto menyebut ada kemungkinan Erdogan meninggalkan ruangan bukan karena pidato Prabowo, melainkan karena alasan logistik atau jadwal.
"Namun, jika waktunya bertepatan dengan poin sensitif dalam pidato, tindakan itu bisa dianggap simbolis," tambahnya.
Sudarnoto condong pada tafsiran pertama soal adanya perbedaan pendekatan dalam menangani isu dunia Muslim dan bagaimana hal itu dibawa ke forum D8. Kendati demikian itu tidak bisa dipastikan karena masih belum ada pernyataan resmi dari pihak Turki.
"Namun, tanpa pernyataan resmi, sulit memastikan apakah tindakannya disengaja untuk menyampaikan pesan tertentu atau hanya kebetulan," kata Ketua MUI.
Untuk menghindari spekulasi yang bisa mengganggu kerjasama kedua negara, Sudarnoto menyarankan adanya komunikasi khusus antara Turki dan Indonesia.
"Bisa saja Indonesia dan Turki mengadakan pertemuan dan pembicaraan khusus untuk lakukan Tabayun Diplomatik sembari menyepakati mempersatu padukan spirit persatuan D8," pungkasnya.
