Berita

Tangkapan layar politikus Partai Gerindra, Bahtra Banong/Repro

Politik

Politikus Gerindra Sesalkan PDIP Lempar Batu Sembunyi Tangan Soal PPN 12 Persen

MINGGU, 22 DESEMBER 2024 | 02:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diberlakukan awal tahun depan disesalkan politikus Partai Gerindra, Bahtra Banong.

Bahkan Bahtra mengecam keras sikap dan pernyataan politik para politisi PDIP akhir-akhir ini, yang getol mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran soal kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Menurut legislator dapil Sulawesi Tenggara yang juga anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 itu, PDIP sedang memainkan drama politik untuk mencari simpati publik, dengan mengkambinghitamkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal pengusul kenaikan PPN tersebut adalah PDIP. 


"PDIP terus mencari simpati rakyat, tapi lupa bahwa merekalah yang mengusulkan soal kenaikan PPN 12 persen itu, dan Ketua Panja adalah kader mereka Dolfi yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi XI," ujar Bahtra dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 21 Desember 2024.

Bahtra menganggap, pernyataan dan sikap politik PDIP terkesan memprovokasi publik dengan sentimen negatif seolah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak peduli dengan nasib rakyat.

"Sebuah sikap yang seharusnya tidak layak dipertontonkan kepada publik karena rekam jejak digital terkait kenaikan PPN 12 persen ini masih ada di ruang publik," tuturnya.

"Mereka minta batalkan padahal pengusulnya mereka, dan bahkan Ketua Panja adalah kader mereka. Kenapa sekarang ramai-ramai mereka tolak, padahal pengusulnya adalah mereka?" kritik Bahtra.

Karena itu, dia menegaskan bahwa pemerintah Presiden Prabowo berani mengubah penerapan PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah.

"Mereka seharusnya apresiasi Presiden Prabowo, karena berani bertanggung jawab atas sebuah kebijakan yang diusulkan DPR dan pemerintahan sebelumnya, termasuk PDIP ketika itu," demikian Bahtra.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya