Berita

Tangkapan layar politikus Partai Gerindra, Bahtra Banong/Repro

Politik

Politikus Gerindra Sesalkan PDIP Lempar Batu Sembunyi Tangan Soal PPN 12 Persen

MINGGU, 22 DESEMBER 2024 | 02:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diberlakukan awal tahun depan disesalkan politikus Partai Gerindra, Bahtra Banong.

Bahkan Bahtra mengecam keras sikap dan pernyataan politik para politisi PDIP akhir-akhir ini, yang getol mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran soal kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Menurut legislator dapil Sulawesi Tenggara yang juga anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 itu, PDIP sedang memainkan drama politik untuk mencari simpati publik, dengan mengkambinghitamkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal pengusul kenaikan PPN tersebut adalah PDIP. 


"PDIP terus mencari simpati rakyat, tapi lupa bahwa merekalah yang mengusulkan soal kenaikan PPN 12 persen itu, dan Ketua Panja adalah kader mereka Dolfi yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi XI," ujar Bahtra dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 21 Desember 2024.

Bahtra menganggap, pernyataan dan sikap politik PDIP terkesan memprovokasi publik dengan sentimen negatif seolah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak peduli dengan nasib rakyat.

"Sebuah sikap yang seharusnya tidak layak dipertontonkan kepada publik karena rekam jejak digital terkait kenaikan PPN 12 persen ini masih ada di ruang publik," tuturnya.

"Mereka minta batalkan padahal pengusulnya mereka, dan bahkan Ketua Panja adalah kader mereka. Kenapa sekarang ramai-ramai mereka tolak, padahal pengusulnya adalah mereka?" kritik Bahtra.

Karena itu, dia menegaskan bahwa pemerintah Presiden Prabowo berani mengubah penerapan PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah.

"Mereka seharusnya apresiasi Presiden Prabowo, karena berani bertanggung jawab atas sebuah kebijakan yang diusulkan DPR dan pemerintahan sebelumnya, termasuk PDIP ketika itu," demikian Bahtra.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya