Tangkapan layar politikus Partai Gerindra, Bahtra Banong/Repro
Pernyataan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diberlakukan awal tahun depan disesalkan politikus Partai Gerindra, Bahtra Banong.
Bahkan Bahtra mengecam keras sikap dan pernyataan politik para politisi PDIP akhir-akhir ini, yang getol mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran soal kenaikan PPN menjadi 12 persen.
Menurut legislator dapil Sulawesi Tenggara yang juga anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 itu, PDIP sedang memainkan drama politik untuk mencari simpati publik, dengan mengkambinghitamkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal pengusul kenaikan PPN tersebut adalah PDIP.
"PDIP terus mencari simpati rakyat, tapi lupa bahwa merekalah yang mengusulkan soal kenaikan PPN 12 persen itu, dan Ketua Panja adalah kader mereka Dolfi yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi XI," ujar Bahtra dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 21 Desember 2024.
Bahtra menganggap, pernyataan dan sikap politik PDIP terkesan memprovokasi publik dengan sentimen negatif seolah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak peduli dengan nasib rakyat.
"Sebuah sikap yang seharusnya tidak layak dipertontonkan kepada publik karena rekam jejak digital terkait kenaikan PPN 12 persen ini masih ada di ruang publik," tuturnya.
"Mereka minta batalkan padahal pengusulnya mereka, dan bahkan Ketua Panja adalah kader mereka. Kenapa sekarang ramai-ramai mereka tolak, padahal pengusulnya adalah mereka?" kritik Bahtra.
Karena itu, dia menegaskan bahwa pemerintah Presiden Prabowo berani mengubah penerapan PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah.
"Mereka seharusnya apresiasi Presiden Prabowo, karena berani bertanggung jawab atas sebuah kebijakan yang diusulkan DPR dan pemerintahan sebelumnya, termasuk PDIP ketika itu," demikian Bahtra.
