Berita

Tangkapan layar politikus Partai Gerindra, Bahtra Banong/Repro

Politik

Politikus Gerindra Sesalkan PDIP Lempar Batu Sembunyi Tangan Soal PPN 12 Persen

MINGGU, 22 DESEMBER 2024 | 02:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pernyataan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diberlakukan awal tahun depan disesalkan politikus Partai Gerindra, Bahtra Banong.

Bahkan Bahtra mengecam keras sikap dan pernyataan politik para politisi PDIP akhir-akhir ini, yang getol mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran soal kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Menurut legislator dapil Sulawesi Tenggara yang juga anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 itu, PDIP sedang memainkan drama politik untuk mencari simpati publik, dengan mengkambinghitamkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal pengusul kenaikan PPN tersebut adalah PDIP. 


"PDIP terus mencari simpati rakyat, tapi lupa bahwa merekalah yang mengusulkan soal kenaikan PPN 12 persen itu, dan Ketua Panja adalah kader mereka Dolfi yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi XI," ujar Bahtra dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 21 Desember 2024.

Bahtra menganggap, pernyataan dan sikap politik PDIP terkesan memprovokasi publik dengan sentimen negatif seolah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak peduli dengan nasib rakyat.

"Sebuah sikap yang seharusnya tidak layak dipertontonkan kepada publik karena rekam jejak digital terkait kenaikan PPN 12 persen ini masih ada di ruang publik," tuturnya.

"Mereka minta batalkan padahal pengusulnya mereka, dan bahkan Ketua Panja adalah kader mereka. Kenapa sekarang ramai-ramai mereka tolak, padahal pengusulnya adalah mereka?" kritik Bahtra.

Karena itu, dia menegaskan bahwa pemerintah Presiden Prabowo berani mengubah penerapan PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah.

"Mereka seharusnya apresiasi Presiden Prabowo, karena berani bertanggung jawab atas sebuah kebijakan yang diusulkan DPR dan pemerintahan sebelumnya, termasuk PDIP ketika itu," demikian Bahtra.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya