Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Kalau Gabung Parpol yang Mapan, Kekuatan Jokowi Tak Bisa Diukur

JUMAT, 20 DESEMBER 2024 | 10:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) lebih baik membentuk partai baru i setelah didepak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beberapa waktu lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, apabila Jokowi merapat ke partai-partai yang sudah besar, maka kekuatannya tak bisa terukur. 

“Klaim bahwa Jokowi lebih besar dari PDIP perlu diuji dengan bikin partai baru. Kalau bergabung dengan partai yang sudah mapan, kebesaran Jokowi tak bisa diukur,” kata Adi kepada RMOL, Jumat, 20 Desember 2024. 


Sebab, kata Adi, partai-partai politik yang ada sekarang sudah besar sedari dulu sebelum Jokowi hendak merapat.   

 “Karena partai yang mapan itu sudah besar tanpa Jokowi selama ini,” ujar Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sebelumnya, Jokowi angkat bicara setelah resmi diberhentikan sebagai kader oleh PDIP. 

PDIP resmi memecat Jokowi serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Pemecatan itu diumumkan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Senin, 16 Desember 2024.

"Ya enggak apa-apa, saya menghormati itu," ujar Jokowi kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Selasa 17 Desember 2024.

Bekas Walikota Solo ini juga menegaskan bahwa ia tidak dalam posisi untuk membela diri atau memberikan penilaian atas putusan tersebut. Jokowi memilih menyerahkan segala sesuatunya kepada waktu untuk membuktikan segalanya.

"Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja," katanya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya