Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Kalau Gabung Parpol yang Mapan, Kekuatan Jokowi Tak Bisa Diukur

JUMAT, 20 DESEMBER 2024 | 10:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) lebih baik membentuk partai baru i setelah didepak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beberapa waktu lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, apabila Jokowi merapat ke partai-partai yang sudah besar, maka kekuatannya tak bisa terukur. 

“Klaim bahwa Jokowi lebih besar dari PDIP perlu diuji dengan bikin partai baru. Kalau bergabung dengan partai yang sudah mapan, kebesaran Jokowi tak bisa diukur,” kata Adi kepada RMOL, Jumat, 20 Desember 2024. 


Sebab, kata Adi, partai-partai politik yang ada sekarang sudah besar sedari dulu sebelum Jokowi hendak merapat.   

 “Karena partai yang mapan itu sudah besar tanpa Jokowi selama ini,” ujar Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sebelumnya, Jokowi angkat bicara setelah resmi diberhentikan sebagai kader oleh PDIP. 

PDIP resmi memecat Jokowi serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Pemecatan itu diumumkan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Senin, 16 Desember 2024.

"Ya enggak apa-apa, saya menghormati itu," ujar Jokowi kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Selasa 17 Desember 2024.

Bekas Walikota Solo ini juga menegaskan bahwa ia tidak dalam posisi untuk membela diri atau memberikan penilaian atas putusan tersebut. Jokowi memilih menyerahkan segala sesuatunya kepada waktu untuk membuktikan segalanya.

"Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja," katanya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya