Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Kalau Gabung Parpol yang Mapan, Kekuatan Jokowi Tak Bisa Diukur

JUMAT, 20 DESEMBER 2024 | 10:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) lebih baik membentuk partai baru i setelah didepak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beberapa waktu lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, apabila Jokowi merapat ke partai-partai yang sudah besar, maka kekuatannya tak bisa terukur. 

“Klaim bahwa Jokowi lebih besar dari PDIP perlu diuji dengan bikin partai baru. Kalau bergabung dengan partai yang sudah mapan, kebesaran Jokowi tak bisa diukur,” kata Adi kepada RMOL, Jumat, 20 Desember 2024. 


Sebab, kata Adi, partai-partai politik yang ada sekarang sudah besar sedari dulu sebelum Jokowi hendak merapat.   

 “Karena partai yang mapan itu sudah besar tanpa Jokowi selama ini,” ujar Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sebelumnya, Jokowi angkat bicara setelah resmi diberhentikan sebagai kader oleh PDIP. 

PDIP resmi memecat Jokowi serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Pemecatan itu diumumkan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Senin, 16 Desember 2024.

"Ya enggak apa-apa, saya menghormati itu," ujar Jokowi kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Selasa 17 Desember 2024.

Bekas Walikota Solo ini juga menegaskan bahwa ia tidak dalam posisi untuk membela diri atau memberikan penilaian atas putusan tersebut. Jokowi memilih menyerahkan segala sesuatunya kepada waktu untuk membuktikan segalanya.

"Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja," katanya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya