Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Kalau Gabung Parpol yang Mapan, Kekuatan Jokowi Tak Bisa Diukur

JUMAT, 20 DESEMBER 2024 | 10:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) lebih baik membentuk partai baru i setelah didepak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beberapa waktu lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, apabila Jokowi merapat ke partai-partai yang sudah besar, maka kekuatannya tak bisa terukur. 

“Klaim bahwa Jokowi lebih besar dari PDIP perlu diuji dengan bikin partai baru. Kalau bergabung dengan partai yang sudah mapan, kebesaran Jokowi tak bisa diukur,” kata Adi kepada RMOL, Jumat, 20 Desember 2024. 


Sebab, kata Adi, partai-partai politik yang ada sekarang sudah besar sedari dulu sebelum Jokowi hendak merapat.   

 “Karena partai yang mapan itu sudah besar tanpa Jokowi selama ini,” ujar Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sebelumnya, Jokowi angkat bicara setelah resmi diberhentikan sebagai kader oleh PDIP. 

PDIP resmi memecat Jokowi serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Pemecatan itu diumumkan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Senin, 16 Desember 2024.

"Ya enggak apa-apa, saya menghormati itu," ujar Jokowi kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Selasa 17 Desember 2024.

Bekas Walikota Solo ini juga menegaskan bahwa ia tidak dalam posisi untuk membela diri atau memberikan penilaian atas putusan tersebut. Jokowi memilih menyerahkan segala sesuatunya kepada waktu untuk membuktikan segalanya.

"Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja," katanya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya