Berita

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus/RMOL

Politik

PDIP Akan Lawan Pengganggu Partai dan Megawati!

JUMAT, 20 DESEMBER 2024 | 03:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP siap melawan siapapun yang coba mengganggu partai berlambang kepala banteng itu. PDIP menjamin tak akan tinggal diam terhadap upaya mengganggu kedaulatan partai. 

Hal itu ditegaskan Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, saat jumpa pers di markas DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis malam, 19 Desember 2024. 

"Itu sudah ditunjukkan oleh struktural partai di berbagai daerah di Indonesia, bahwa PDI Perjuangan siap melawan siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenangan PDI Perjuangan dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa," tegas Deddy.


Deddy menuturkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berterimakasih kepada jajaran partai atas kesiapan melawan siapapun yang berani mengganggu partai. 

"Menurut kami itu adalah indikasi-indikasi penyerangan terhadap PDI Perjuangan," jelasnya. 

Deddy lantas mencontohkan upaya mengganggu PDIP dengan berbagai indikasi yang bersifat anomali. Seperti memasang spanduk-spanduk yang menyerang kehormatan dan kewibawaan partai, seperti mempertanyakan legalitas dari DPP PDIP. 

"Kami melihat mengamati ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan," katanya 

Oleh karena itu, PDIP menyerukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya menyerang PDIP.

"Dalam bahasa Ibu Megawati 'mengawut-awut' dan kira-kira seperti itu, mengacak-acak PDI Perjuangan," tutur Deddy.

Selain itu, Anggota DPR RI ini menyerukan kepada polisi agar mencari tahu siapa aktor di belakang itu serangan terhadap Megawati dan PDIP. Sebab Deddy melihat banyak spanduk itu dipasang di daerah-daerah strategis seperti Kuningan, Rasuna Said.

"Ini adalah upaya sistematis dan terstruktur. Sangat aneh kalau polisi tidak bisa mengetahui siapa yang melakukan ini, karena di mana-mana ada CCTV dan daerah-daerah itu harusnya adalah daerah yang steril karena banyak misalnya kedutaan dan sebagainya," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya