Berita

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus/RMOL

Politik

PDIP Akan Lawan Pengganggu Partai dan Megawati!

JUMAT, 20 DESEMBER 2024 | 03:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP siap melawan siapapun yang coba mengganggu partai berlambang kepala banteng itu. PDIP menjamin tak akan tinggal diam terhadap upaya mengganggu kedaulatan partai. 

Hal itu ditegaskan Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, saat jumpa pers di markas DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis malam, 19 Desember 2024. 

"Itu sudah ditunjukkan oleh struktural partai di berbagai daerah di Indonesia, bahwa PDI Perjuangan siap melawan siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenangan PDI Perjuangan dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa," tegas Deddy.


Deddy menuturkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berterimakasih kepada jajaran partai atas kesiapan melawan siapapun yang berani mengganggu partai. 

"Menurut kami itu adalah indikasi-indikasi penyerangan terhadap PDI Perjuangan," jelasnya. 

Deddy lantas mencontohkan upaya mengganggu PDIP dengan berbagai indikasi yang bersifat anomali. Seperti memasang spanduk-spanduk yang menyerang kehormatan dan kewibawaan partai, seperti mempertanyakan legalitas dari DPP PDIP. 

"Kami melihat mengamati ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan," katanya 

Oleh karena itu, PDIP menyerukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya menyerang PDIP.

"Dalam bahasa Ibu Megawati 'mengawut-awut' dan kira-kira seperti itu, mengacak-acak PDI Perjuangan," tutur Deddy.

Selain itu, Anggota DPR RI ini menyerukan kepada polisi agar mencari tahu siapa aktor di belakang itu serangan terhadap Megawati dan PDIP. Sebab Deddy melihat banyak spanduk itu dipasang di daerah-daerah strategis seperti Kuningan, Rasuna Said.

"Ini adalah upaya sistematis dan terstruktur. Sangat aneh kalau polisi tidak bisa mengetahui siapa yang melakukan ini, karena di mana-mana ada CCTV dan daerah-daerah itu harusnya adalah daerah yang steril karena banyak misalnya kedutaan dan sebagainya," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya