Berita

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus/RMOL

Politik

PDIP Akan Lawan Pengganggu Partai dan Megawati!

JUMAT, 20 DESEMBER 2024 | 03:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PDIP siap melawan siapapun yang coba mengganggu partai berlambang kepala banteng itu. PDIP menjamin tak akan tinggal diam terhadap upaya mengganggu kedaulatan partai. 

Hal itu ditegaskan Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, saat jumpa pers di markas DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis malam, 19 Desember 2024. 

"Itu sudah ditunjukkan oleh struktural partai di berbagai daerah di Indonesia, bahwa PDI Perjuangan siap melawan siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenangan PDI Perjuangan dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa," tegas Deddy.


Deddy menuturkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berterimakasih kepada jajaran partai atas kesiapan melawan siapapun yang berani mengganggu partai. 

"Menurut kami itu adalah indikasi-indikasi penyerangan terhadap PDI Perjuangan," jelasnya. 

Deddy lantas mencontohkan upaya mengganggu PDIP dengan berbagai indikasi yang bersifat anomali. Seperti memasang spanduk-spanduk yang menyerang kehormatan dan kewibawaan partai, seperti mempertanyakan legalitas dari DPP PDIP. 

"Kami melihat mengamati ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan," katanya 

Oleh karena itu, PDIP menyerukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya menyerang PDIP.

"Dalam bahasa Ibu Megawati 'mengawut-awut' dan kira-kira seperti itu, mengacak-acak PDI Perjuangan," tutur Deddy.

Selain itu, Anggota DPR RI ini menyerukan kepada polisi agar mencari tahu siapa aktor di belakang itu serangan terhadap Megawati dan PDIP. Sebab Deddy melihat banyak spanduk itu dipasang di daerah-daerah strategis seperti Kuningan, Rasuna Said.

"Ini adalah upaya sistematis dan terstruktur. Sangat aneh kalau polisi tidak bisa mengetahui siapa yang melakukan ini, karena di mana-mana ada CCTV dan daerah-daerah itu harusnya adalah daerah yang steril karena banyak misalnya kedutaan dan sebagainya," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya