Berita

Unjuk rasa simpatisan PDIP Kabupaten Kolaka/Ist

Politik

Anggota DPR Fraksi PDIP Dituding Khianati Cakada Pilihan Megawati

KAMIS, 19 DESEMBER 2024 | 22:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

DPC PDIP Kabupaten Kolaka melaporkan Anggota DPR Fraksi PDIP Ahmad Safei ke DPP PDIP atas dugaan ketidakpatuhan terhadap keputusan partai.

Ahmad Safei yang berasal dari Dapil Sulawesi Tenggara disinyalir tidak mendukung pasangan calon kepala daerah (Cakada) Kabupaten Kolaka, Muhammad Jayadin dan Deni Hermanto alias Jadi pada Pilkada Serentak 2024.

Ketua DPC PDIP Kolaka, Suasana HM mengingatkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan memberi sanksi kepada kader yang tidak tegak lurus pada garis politik partai.


"Sesuai instruksi Megawati bahwa yang tidak tegak lurus akan diberi sanksi," kata Suasana kepada wartawan, Kamis 19 Desember 2024.

Selanjutnya, Suasana mengatakan, dalam menyikapi aspirasi dari masyarakat dan simpatisan PDIP yang berunjuk rasa pada 5 Desember 2024, DPC PDIP Kolaka kemudian membuat laporan atas dugaan pengkhianatan kader PDIP dalam kontestasi Pilkada 27 November lalu, dengan melampirkan bukti-bukti yang ada.

Berdasarkan hasil temuan ini, kemungkinan besar terdapat ketidaksesuaian antara sikap politik Ahmad Safei dan Agil Siraj Ahmad serta dua orang staf ahli Ahmad Safei di DPR dengan kebijakan PDIP yang seharusnya mendukung pasangan Jadi.

Berdasarkan hasil analisis perolehan suara pada Pilkada Kolaka ditemukan korelasi yang sangat kuat antara suara Ahmad Safei dengan calon Bupati-Wakil Bupati Amri Jamaluddin-Husmaluddin.

"Sehingga diduga suara Ahmad Safei lebih cenderung menguntungkan pasangan Amri Jamaluddin-Husmaluddin," jelasnya.

Suasana menambahkan, ada pula foto pertemuan yang mengindikasikan adanya dukungan  yang mengarah pada penguatan posisi Amri Jamaluddin-Husmaluddin di Pilkada Kolaka.

"Sebagai kader PDIP seharusnya mereka mendukung penuh pasangan yang telah diputuskan oleh partai, bukan paslon lain," tegas dia.

Pihak DPP PDIP belum mengeluarkan pernyataan terkait langkah apa yang akan diambil atas laporan tersebut.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya