Berita

Unjuk rasa simpatisan PDIP Kabupaten Kolaka/Ist

Politik

Anggota DPR Fraksi PDIP Dituding Khianati Cakada Pilihan Megawati

KAMIS, 19 DESEMBER 2024 | 22:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

DPC PDIP Kabupaten Kolaka melaporkan Anggota DPR Fraksi PDIP Ahmad Safei ke DPP PDIP atas dugaan ketidakpatuhan terhadap keputusan partai.

Ahmad Safei yang berasal dari Dapil Sulawesi Tenggara disinyalir tidak mendukung pasangan calon kepala daerah (Cakada) Kabupaten Kolaka, Muhammad Jayadin dan Deni Hermanto alias Jadi pada Pilkada Serentak 2024.

Ketua DPC PDIP Kolaka, Suasana HM mengingatkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan memberi sanksi kepada kader yang tidak tegak lurus pada garis politik partai.

"Sesuai instruksi Megawati bahwa yang tidak tegak lurus akan diberi sanksi," kata Suasana kepada wartawan, Kamis 19 Desember 2024.

Selanjutnya, Suasana mengatakan, dalam menyikapi aspirasi dari masyarakat dan simpatisan PDIP yang berunjuk rasa pada 5 Desember 2024, DPC PDIP Kolaka kemudian membuat laporan atas dugaan pengkhianatan kader PDIP dalam kontestasi Pilkada 27 November lalu, dengan melampirkan bukti-bukti yang ada.

Berdasarkan hasil temuan ini, kemungkinan besar terdapat ketidaksesuaian antara sikap politik Ahmad Safei dan Agil Siraj Ahmad serta dua orang staf ahli Ahmad Safei di DPR dengan kebijakan PDIP yang seharusnya mendukung pasangan Jadi.

Berdasarkan hasil analisis perolehan suara pada Pilkada Kolaka ditemukan korelasi yang sangat kuat antara suara Ahmad Safei dengan calon Bupati-Wakil Bupati Amri Jamaluddin-Husmaluddin.

"Sehingga diduga suara Ahmad Safei lebih cenderung menguntungkan pasangan Amri Jamaluddin-Husmaluddin," jelasnya.

Suasana menambahkan, ada pula foto pertemuan yang mengindikasikan adanya dukungan  yang mengarah pada penguatan posisi Amri Jamaluddin-Husmaluddin di Pilkada Kolaka.

"Sebagai kader PDIP seharusnya mereka mendukung penuh pasangan yang telah diputuskan oleh partai, bukan paslon lain," tegas dia.

Pihak DPP PDIP belum mengeluarkan pernyataan terkait langkah apa yang akan diambil atas laporan tersebut.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya