Berita

Unjuk rasa simpatisan PDIP Kabupaten Kolaka/Ist

Politik

Anggota DPR Fraksi PDIP Dituding Khianati Cakada Pilihan Megawati

KAMIS, 19 DESEMBER 2024 | 22:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

DPC PDIP Kabupaten Kolaka melaporkan Anggota DPR Fraksi PDIP Ahmad Safei ke DPP PDIP atas dugaan ketidakpatuhan terhadap keputusan partai.

Ahmad Safei yang berasal dari Dapil Sulawesi Tenggara disinyalir tidak mendukung pasangan calon kepala daerah (Cakada) Kabupaten Kolaka, Muhammad Jayadin dan Deni Hermanto alias Jadi pada Pilkada Serentak 2024.

Ketua DPC PDIP Kolaka, Suasana HM mengingatkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan memberi sanksi kepada kader yang tidak tegak lurus pada garis politik partai.


"Sesuai instruksi Megawati bahwa yang tidak tegak lurus akan diberi sanksi," kata Suasana kepada wartawan, Kamis 19 Desember 2024.

Selanjutnya, Suasana mengatakan, dalam menyikapi aspirasi dari masyarakat dan simpatisan PDIP yang berunjuk rasa pada 5 Desember 2024, DPC PDIP Kolaka kemudian membuat laporan atas dugaan pengkhianatan kader PDIP dalam kontestasi Pilkada 27 November lalu, dengan melampirkan bukti-bukti yang ada.

Berdasarkan hasil temuan ini, kemungkinan besar terdapat ketidaksesuaian antara sikap politik Ahmad Safei dan Agil Siraj Ahmad serta dua orang staf ahli Ahmad Safei di DPR dengan kebijakan PDIP yang seharusnya mendukung pasangan Jadi.

Berdasarkan hasil analisis perolehan suara pada Pilkada Kolaka ditemukan korelasi yang sangat kuat antara suara Ahmad Safei dengan calon Bupati-Wakil Bupati Amri Jamaluddin-Husmaluddin.

"Sehingga diduga suara Ahmad Safei lebih cenderung menguntungkan pasangan Amri Jamaluddin-Husmaluddin," jelasnya.

Suasana menambahkan, ada pula foto pertemuan yang mengindikasikan adanya dukungan  yang mengarah pada penguatan posisi Amri Jamaluddin-Husmaluddin di Pilkada Kolaka.

"Sebagai kader PDIP seharusnya mereka mendukung penuh pasangan yang telah diputuskan oleh partai, bukan paslon lain," tegas dia.

Pihak DPP PDIP belum mengeluarkan pernyataan terkait langkah apa yang akan diambil atas laporan tersebut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya