Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sepatutnya membentuk partai sendiri setelah dipecat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) beberapa waktu lalu.
Pasalnya, pemecatan puluhan kader banteng, termasuk Jokowi dan keluarganya, dianggap sebagai upaya PDIP untuk melepaskan beban politik terkait figur presiden dua periode itu yang masih erat dikaitkan dengan partai.
“(Jokowi harusnya) bikin partai sendiri. PDIP tak mau menanggung beban dosa politik Jokowi dan keluarga besarnya. Meski harus diakui, PDIP dalam banyak rugi dengan kehilangan Jokowi, Gibran, dan Bobby,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno kepada RMOL sesaat lalu, Kamis 19 Desember 2024.
"Tapi bagi PDIP, ke depan adalah momen konsolidasi tanpa Jokowi dan keluarga besarnya," sambungnya.
Adi juga berharap Jokowi tidak bergabung dengan partai yang sudah mapan. Menurutnya, jika Jokowi ingin membuktikan kekuatan politiknya, dia sebaiknya membentuk partai sendiri.
“Ini untuk membuktikan bahwa Jokowi hebat tanpa PDIP," ujar Adi.
Adi berpendapat, jika Jokowi bergabung dengan partai besar seperti Golkar atau Gerindra, langkah tersebut justru hanya menunjukkan sikap pragmatis dan tak memberi ruang untuk membuktikan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa hebat tanpa PDIP.
"Selama ini ada keyakinan, mirip sebuah klaim, bahwa Jokowi hebat bahkan bisa melebihi PDIP. Tinggal diuji dengan bikin partai baru. Apakah partai baru Jokowi lebih hebat dari PDIP atau tidak?” kata pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Ia menambahkan, jika partai baru yang dibentuk Jokowi tidak dapat melebihi PDIP, setidaknya harus bisa bersaing secara kompetitif. Pasalnya, belakangan sering muncul cibiran bahwa PDIP terjun bebas ditinggal Jokowi.
“Yang semacam ini perlu diuji kebesaran Jokowi setelah tak lagi sama PDIP,” kata Adi.
Sebab, sambungnya, modal politik Jokowi cukup besar. Sebagai mantan presiden, Jokowi memiliki popularitas yang tinggi, ditambah dengan dukungan dari Gibran yang kini menjadi calon wakil presiden, Bobby yang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, serta Ahmad Lutfi yang memiliki pengaruh politik di Jawa Tengah.
“Klaim bahwa Jokowi lebih besar dari PDIP perlu diuji dengan bikin partai baru. Kalau bergabung dengan partai yang sudah mapan, kebesaran Jokowi tak bisa diukur. Karena partai yang mapan itu sudah besar tanpa Jokowi selama ini,” pungkas Adi.
