Ilustrasi program makan bergizi gratis/Istimewa
Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bisa bermanfaat bagi siswa, tetapi juga tidak merugikan kantin sekolah yang menjadi sumber pemasukan banyak pihak.
“Nah, saya mengimbau agar pelaksanaan ini. Satu, bukan hanya untuk makan bergizi gratis, tetapi juga harus diberdayakan UMKM lokal,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, usai temu ramah dengan Pengurus Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Aceh, Selasa malam, 17 Desember 2024.
Politikus NasDem ini mengingatkan potensi dampak ekonomi program tersebut terhadap kantin sekolah. Menurutnya, keberadaan makan bergizi gratis dapat mengurangi pemasukan kantin, yang selama ini menjadi tempat siswa berbelanja.
“Misalnya, di sekolah-sekolah, siswa biasanya membeli makanan di kantin. Dengan adanya makan bergizi gratis, pemasukan kantin bisa berkurang signifikan,” jelasnya, dikutip
RMOLAceh, Rabu, 18 Desember 2024.
Rifqi juga menyoroti bahwa pelaksanaan program ini membutuhkan dana yang besar, mencapai sekitar Rp10 ribu per siswa per hari. Untuk sekolah dengan jumlah siswa yang besar, perputaran dana bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
“Sebulan perputaran bisa di atas (Rp) 200 hingga 300 ratus juta, jangan sampai disalahgunakan," tegasnya.
Rifqi pun meminta pengelolaan dana tersebut harus dilakukan dengan transparan dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan. Menurutnya, potensi penyalahgunaan dana harus diantisipasi sejak dini karena dapat menimbulkan masalah serius di masa mendatang.
Pun mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyusun petunjuk teknis (juknis) yang jelas. Juknis ini, sangat penting agar pelaksanaan program tidak menjadi beban bagi kepala sekolah, kepala dinas, maupun kepala daerah.
“Kemendagri sebagai mitra kerja Komisi II DPR telah meminta gubernur, bupati, dan walikota untuk melaksanakan program ini di daerah masing-masing menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelas Rifqi.
Meski juknis program makan bergizi gratis belum dirilis, Rifqi mengungkapkan bahwa sejumlah kepala daerah telah menyatakan kesiapan untuk menjalankannya. Program ini akan difokuskan pada siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di tingkat kabupaten, serta sekolah menengah atas (SMA) di tingkat provinsi.
