Berita

Menteri PPMI Abdul Kadir Karding (tengah) didampingi Wamen PPMI Christina Aryani dan Dzulfikar Ahmad Tawalla/RMOL

Politik

Kementerian PPMI Jamin Keamanan Pekerja Migran Indonesia di Korsel

RABU, 18 DESEMBER 2024 | 15:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menyikapi isu politik yang tengah memanas di Korea Selatan (Korsel), Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), memastikan keamanan para pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di negeri gingseng tersebut. 

Pasalnya, baru-baru ini PPMI melepas keberangkatan 400 PMI yang akan bekerja di Korsel.

Menteri PPMI/BP2MI Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan mengenai masalah terkait pekerjaan PMI di Korsel meski situasi politik di sana sedang bergolak. 


“Alhamdulillah sampai hari ini belum ada laporan terkait dengan kondisi pekerjaan-pekerjaan kita karena situasi politik Korea dan kita terus memantau dan berdoa mudah-mudahan tidak ada masalah," kata Karding, dalam keterangan resmi yang diterima oleh media, Rabu, 18 Desember 2024.

Lanjut dia, Kementerian PPMI telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mempersiapkan langkah mitigasi jika situasi memburuk. 

“kita juga menyiapkan mitigasi kita udah koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri apa yang bisa kita siapkan dalam rangka mitigasi kalau ada apa-apa mudah-mudahan nggak ada apa-apa,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian PPMI resmi melepas 400 PMI untuk bekerja di Korsel. 

Pelepasan tersebut dilakukan dengan skema Government-to-Government (G to G), yang merupakan bagian dari kerja sama antar negara.

Hal itu disampaikan Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika Kementerian PPMI, Seriulina Tarigan saat jumpa pers di Kantor Kementerian PPMI, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Senin, 16 Desember 2024. 

“Kementerian P2MI hari ini telah melepas 400 pekerja migran Indonesia skema G to G visa E9 ke Korea Selatan,” kata Seriulina.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya