Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Tiongkok Protes Bisnisnya Kena Sanksi UE Terkait Perang Rusia-Ukraina

RABU, 18 DESEMBER 2024 | 14:20 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Tiongkok mengaku kecewa atas dimasukkannya sejumlah individu dan perusahaan negara itu ke dalam paket ke-15 sanksi Uni Eropa untuk Rusia.

Kekecewaan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers Selasa, 17 Desember 2024 waktu setempat.

"Tiongkok secara konsisten menentang sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar hukum internasional dan tidak diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB," kata Lin, seperti dikutip dari Global Times, Rabu 18 Desember 2024.


Sebelumnya, Uni Eropa telah menetapkan "sanksi penuh" terhadap sejumlah entitas dan individu dari Tiongkok, termasuk pembekuan aset dan larangan visa, atas dugaan dukungan mereka terhadap Rusia selama krisis Ukraina.

Mengenai masalah Ukraina, Lin menegaskan bahwa Tiongkok selalu berupaya mempromosikan perdamaian dan dialog, tidak pernah memasok senjata kepada pihak manapun yang terlibat dalam konflik, dan secara ketat mengontrol ekspor barang-barang yang bisa digunakan untuk tujuan ganda.

Selain itu, Lin menekankan bahwa Tiongkok memiliki kontrol ketat terhadap ekspor kendaraan udara tak berawak, yang dianggap sebagai yang paling ketat di dunia. Ia juga menegaskan bahwa interaksi dan kerja sama normal antara perusahaan-perusahaan negaranya dan Rusia tidak boleh terganggu atau terpengaruh.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya