Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Tiongkok Protes Bisnisnya Kena Sanksi UE Terkait Perang Rusia-Ukraina

RABU, 18 DESEMBER 2024 | 14:20 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Tiongkok mengaku kecewa atas dimasukkannya sejumlah individu dan perusahaan negara itu ke dalam paket ke-15 sanksi Uni Eropa untuk Rusia.

Kekecewaan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers Selasa, 17 Desember 2024 waktu setempat.

"Tiongkok secara konsisten menentang sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar hukum internasional dan tidak diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB," kata Lin, seperti dikutip dari Global Times, Rabu 18 Desember 2024.


Sebelumnya, Uni Eropa telah menetapkan "sanksi penuh" terhadap sejumlah entitas dan individu dari Tiongkok, termasuk pembekuan aset dan larangan visa, atas dugaan dukungan mereka terhadap Rusia selama krisis Ukraina.

Mengenai masalah Ukraina, Lin menegaskan bahwa Tiongkok selalu berupaya mempromosikan perdamaian dan dialog, tidak pernah memasok senjata kepada pihak manapun yang terlibat dalam konflik, dan secara ketat mengontrol ekspor barang-barang yang bisa digunakan untuk tujuan ganda.

Selain itu, Lin menekankan bahwa Tiongkok memiliki kontrol ketat terhadap ekspor kendaraan udara tak berawak, yang dianggap sebagai yang paling ketat di dunia. Ia juga menegaskan bahwa interaksi dan kerja sama normal antara perusahaan-perusahaan negaranya dan Rusia tidak boleh terganggu atau terpengaruh.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya