Pemerintah diminta untuk memberikan sanksi tegas kepada pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam meminta para pemilik layanan pinjol harus juga dikenai sanksi jika bermasalah.
“Jangan hanya operator dan pegawai kelas bawah saja yang diciduk aparat penegak hukum, yang piramida paling atas yaitu pemilik pinjol juga harus dijerat,” tegas Mufti Anam kepada wartawan, Rabu, 18 Desember 2024.
Ia menambahkan Pemerintah harus tegas terhadap pinjol lantaran selama ini terkesan dibiarkan hingga banyak masyarakat yang menghabisi nyawanya karena terlilit utang dengan bunga yang tidak manusiawi.
“Ada sanksi tapi sekedar administrasi. Pemerintah harus bisa membatasi pinjol, terapkan aturan yang membatasi jumlah bank dengan aturan kecukupan modal dan lainnya,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan kebijakan yang kurang tepat bagi masyarakat seperti, pengadaan tiga juta rumah, namun di sisi lain banyak ekonomi masyarakat yang ambruk fondasinya akibat pinjol.
Mufti pun mengingatkan Pemerintah untuk serius dan menempatkan masalah pinjol sebagai salah satu prioritas. Termasuk dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Omong kosong bicara tiga juta rumah, tapi kemudian banyak masyarakat yang tidak bisa ajukan kredit rumah, karena ada jejak kredit macet di pinjol, meskipun pernah punya
track record macet hanya Rp100 perak, maka akan di
-blacklist,” tegasnya lagi.
Mufti mengatakan, kondisi berat ekonomi membuat masyarakat nekat untuk berutang dengan bunga tak masuk akal. Pemerintah semestinya menyelesaikan persoalan dari tingkat dasar.
“Sekarang ini kita semua menyaksikan banyak rakyat yang frustasi dan sebagian memilih bunuh diri, karena diteror oleh debt collector pinjol. Pemerintah ini seperti membiarkan pinjol tanpa pengawasan yang memadai, yang artinya banyak ruang gelap dan abu-abu yang dimanfaatkan pinjol,” demikian Mufti Anam.
