Berita

Nahdlatul Ulama/Ist

Politik

Pra Muktamar Luar Biasa NU Memecah Belah Umat

RABU, 18 DESEMBER 2024 | 11:46 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pra Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) sebaiknya dihentikan karena ilegal dan menyalahi konstitusi atau AD/ART NU.

Demikian pandangan Tokoh Muda NU, Billy Kausary merespons MLB NU yang dilaksanakan pada 17-21 Desember di Jawa Timur.

Billy meminta Koordinator Presidium MLB NU, Abdussalam Shohib agar menghentikan aksinya karena telah membuat gaduh ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.


"MLB NU tidak produktif, sangat jauh dari semboyan penyelamatan organisasi," kata Billy dalam keterangannya, Selasa 18 Desember 2024.

Menurut Billy, dalam dua tahun PBNU yang dinakhodai KH Yahya Stafquf memang mengalami banyak persoalan. Namun berbagai persoalan kecil itu bisa diatasi dengan baik dan tidak perlu dengan melakukan MLB. 

"Tidak ada alasan yang logis dilaksanakannya MLB, sehingga hanya menambah masalah saja. Tidak produktif bagi NU dan tidak memberi keteladanan bagi umat," kata Billy.

Billy juga meminta menteri Kabinet Merah Putih tidak melakukan langkah-langkah yang memperuncing masalah di PBNU. 

"Kami memperingatkan para menteri untuk tidak memecah-belah NU untuk kepentingan sesaat. Apalagi memasukan agenda-agenda pihak luar untuk memecah belah persatuan warga nahdliyin dan para ulama," pungkas Billy.

Pra Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) telah diselenggarakan oleh Presidium Penyelamat Organisasi (PO) NU di JW Marriott Surabaya, Selasa 17 Desember 2024. Agenda itu dibuka dengan Focus Group Discussion (FGD) secara hybrid.



Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya