Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Dukung Pembegalan Demokrat oleh Moeldoko, Jokowi Kena Karma Politik

SELASA, 17 DESEMBER 2024 | 13:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Jurubicara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, turut mengomentari pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dari PDIP.

Dino menilai peristiwa ini sebagai bentuk "karma politik" atas tindakan Jokowi yang dianggap cuek atau membiarkan upaya pengambilalihan Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

Dino mengaitkan pemecatan tersebut dengan peristiwa di mana Kepala Staf Kepresidenan (KSP) saat itu, Moeldoko, berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Jokowi dinilai bersikap pasif terhadap tindakan tersebut.


“Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat," katanya seperti dikutip redaksi melalui akun X, Selasa 17 Desember 2024.

Dino menegaskan bahwa Demokrat memilih tidak membalas tindakan tersebut meski telah memenangkan pertarungan hukum. Namun, ia menyebut bahwa karma tetap berjalan dengan caranya sendiri.

"Demokrat setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain," kata Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan 27 kader sebagai anggota partai. Keputusan pemecatan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

Adapun, alasan utama pemecatan terhadap Jokowi terkait adanya pelanggaran etik dan disiplin partai. Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK), yang dinilai merusak sistem demokrasi, hukum, serta moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya