Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Dukung Pembegalan Demokrat oleh Moeldoko, Jokowi Kena Karma Politik

SELASA, 17 DESEMBER 2024 | 13:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Jurubicara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, turut mengomentari pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dari PDIP.

Dino menilai peristiwa ini sebagai bentuk "karma politik" atas tindakan Jokowi yang dianggap cuek atau membiarkan upaya pengambilalihan Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

Dino mengaitkan pemecatan tersebut dengan peristiwa di mana Kepala Staf Kepresidenan (KSP) saat itu, Moeldoko, berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Jokowi dinilai bersikap pasif terhadap tindakan tersebut.


“Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat," katanya seperti dikutip redaksi melalui akun X, Selasa 17 Desember 2024.

Dino menegaskan bahwa Demokrat memilih tidak membalas tindakan tersebut meski telah memenangkan pertarungan hukum. Namun, ia menyebut bahwa karma tetap berjalan dengan caranya sendiri.

"Demokrat setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain," kata Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan 27 kader sebagai anggota partai. Keputusan pemecatan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

Adapun, alasan utama pemecatan terhadap Jokowi terkait adanya pelanggaran etik dan disiplin partai. Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK), yang dinilai merusak sistem demokrasi, hukum, serta moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

UPDATE

Dewan Kebon Sirih Tetap Godok Perda DKJ Meski Ibu Kota Belum Pindah

Senin, 18 Mei 2026 | 20:17

Pengamat: Kepemimpinan Buruk Awal Kerusakan Bangsa

Senin, 18 Mei 2026 | 20:02

Oktasari Sabil Raih Gelar Doktor di Malaysia

Senin, 18 Mei 2026 | 19:46

Pernyataan Prabowo soal Dolar Upaya Menenangkan Masyarakat

Senin, 18 Mei 2026 | 19:45

BSI Buka Kembali Scholarship untuk 5.250 Mahasiswa dan Pelajar

Senin, 18 Mei 2026 | 19:37

MPR Putuskan Lomba Ulang LCC Empat Pilar di Kalbar Batal

Senin, 18 Mei 2026 | 19:28

Prabowo Panggil Gubernur BI hingga Menkeu ke Istana, Ini yang Dibahas

Senin, 18 Mei 2026 | 19:15

Mantan ART Lapor ke DPR Pernah Dipukul Erin hingga Kepala Ditendang

Senin, 18 Mei 2026 | 19:08

Gelar Pelatihan Bahasa Isyarat, OJK Jabar Dorong Frontliner Bank Ramah Disabilitas

Senin, 18 Mei 2026 | 19:00

DPR Tagih Janji BI soal Penguatan Rupiah Mulai Juni

Senin, 18 Mei 2026 | 18:55

Selengkapnya