Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist
Alasan pemecatan Joko Widodo alias Jokowi karena telah melanggar AD/ART, kode etik dan disiplin PDI Perjuangan, akan mempersulit partai politik lain bersedia menerima Presiden ke-7 RI tersebut untuk bergabung.
"Apalagi kalau menempatkan Jokowi di posisi strategis. Elite partai lain tampaknya berpeluang menolaknya,” kata analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Selasa, 17 Desember 2024.
Menurut Jamiluddin, Jokowi juga bisa dianggap sebagai kader yang tidak tegak lurus dengan keputusan partai. Padahal tegak lurus terhadap keputusan partai menjadi keharusan bagi setiap kader, khususnya PDIP.
“Hal ini kiranya akan menjadi catatan bagi partai lain terhadap sosok Jokowi. Kader yang tidak loyal tentu akan menjadi dasar pertimbangan bagi partai lain untuk menerimanya,” kata Jamiluddin.
Jamiluddin mengatakan, partai politik tentunya akan mempertimbangan sangat matang ketika menerima Jokowi menjadi kader lantaran banyaknya catatan buruk dari PDIP.
“Kiranya hal itu dapat mempersulit partai lain untuk menerima Jokowi sebagai kader. Partai lain tentu tak ingin hal yang sama akan terjadi di partainya. Sebab, tak ada satu partai pun yang ingin dikhianati kadernya,” kata Jamiluddin.
Meski begitu, Jamiluddin melihat, apabila ada partai politik yang mau menerima Jokowi adalah partai yang loyal kepada ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka tersebut, dan berada di barisan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
PDIP sebelumnya resmi memecat tiga kadernya, yakni Joko Widodo alias Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.
Keputusan pemecatan Jokowi tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, pemecatan Gibran SK Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan pemecatan Bobby SK Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.
Keputusan pemecatan diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun, dalam sebuah video yang diterima wartawan beberapa saat lalu, Senin 16 Desember 2024.
